Oleh : Muhammad Ungang 

Jika seseorang mengenal Sumbawa hanya melalui media sosial dan portal berita lokal hari ini, maka kesan pertama yang muncul kemungkinan besar bukan tentang kemajuan daerah, melainkan tentang narkoba, penggerebekan, bom ikan, pencurian, hingga balap liar. Berita-berita seperti itu begitu dominan menghiasi ruang informasi publik dari hari ke hari.

Sementara di sisi lain, cerita tentang geliat UMKM, inovasi pelayanan publik, keberhasilan petani, perkembangan pendidikan, maupun potensi ekonomi daerah justru terasa jauh lebih sunyi. Ada, tetapi tidak cukup terdengar.

Fenomena ini bukan sekadar soal pilihan redaksi media, melainkan cerminan bagaimana wajah Sumbawa sedang dibentuk di ruang publik digital.

Dominasi Berita Kriminal dan Realitas Media

Harus diakui, berita kriminal memang memiliki nilai berita yang tinggi. Ia cepat menarik perhatian pembaca karena mengandung unsur konflik, ketegangan, dan kedekatan emosional dengan kehidupan masyarakat. Karena itu, media cenderung memberi ruang lebih besar terhadap isu-isu hukum dan kriminalitas.

Di sisi lain, institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, maupun aparat terkait juga relatif aktif dan sistematis dalam menyampaikan rilis informasi kepada media. Hampir setiap pengungkapan kasus langsung tersampaikan secara cepat kepada publik.

Akibatnya, arus informasi mengenai kriminalitas menjadi jauh lebih deras dibandingkan cerita pembangunan.

Padahal jika tidak diimbangi, kondisi ini perlahan dapat membentuk stigma negatif terhadap daerah. Sumbawa bisa dipersepsikan publik luar hanya sebagai wilayah yang identik dengan persoalan hukum dan keamanan, sementara potensi besar yang dimiliki daerah ini tenggelam di balik derasnya pemberitaan kriminal.

Ketika Cerita Kemajuan Tidak Terkelola

Di balik riuhnya pemberitaan hukum, sebenarnya banyak hal positif yang tumbuh di Sumbawa. Ada pelaku UMKM yang berkembang, petani yang mulai berinovasi, anak-anak muda yang membangun usaha kreatif, hingga berbagai pelayanan publik yang perlahan mengalami pembenahan.

Namun sayangnya, berbagai capaian tersebut sering tidak terkelola menjadi wacana publik yang kuat.

Banyak kegiatan pemerintah masih dikomunikasikan secara seremonial. Informasi yang muncul sebatas agenda kunjungan, rapat, atau foto kegiatan pejabat, tanpa mampu menjelaskan dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Akibatnya, berita pembangunan kehilangan daya tarik dan sering luput dari perhatian publik.

Padahal di era digital hari ini, pembangunan tidak cukup hanya dikerjakan, tetapi juga harus mampu dikomunikasikan dengan baik.

Perlunya Keseimbangan Informasi

Tentu saja bukan berarti berita kriminal harus ditutupi. Publik tetap berhak mengetahui fakta dan kondisi sosial yang terjadi. Namun ruang informasi juga perlu diisi oleh cerita-cerita yang memberi harapan, inspirasi, dan optimisme tentang masa depan daerah.

Karena itu, diperlukan upaya bersama untuk menciptakan keseimbangan pemberitaan.

Pemerintah daerah melalui Diskominfo dan humas OPD perlu bertransformasi, bukan sekadar menjadi dokumentator kegiatan, tetapi menjadi pengelola komunikasi publik yang mampu mengangkat keberhasilan pembangunan secara lebih menarik dan substantif.

Di sisi lain, media juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan informasi. Selain menjalankan fungsi kontrol sosial, media dapat ikut menghadirkan jurnalisme yang memberi ruang bagi kisah-kisah solusi, inovasi, dan keberdayaan masyarakat.

Menjaga Wajah Sumbawa

Citra sebuah daerah pada akhirnya tidak hanya dibangun oleh apa yang terjadi, tetapi juga oleh apa yang terus-menerus diceritakan kepada publik.

Sumbawa tidak boleh hanya dikenal karena berita kriminalitasnya. Daerah ini juga memiliki potensi besar, sumber daya manusia yang baik, budaya yang kuat, serta banyak cerita kemajuan yang layak mendapat ruang di tengah masyarakat.

Sudah saatnya cerita tentang pembangunan, kreativitas, pendidikan, ekonomi rakyat, dan inovasi daerah berdiri sejajar dengan berita-berita hukum yang selama ini mendominasi ruang informasi publik.

Pentingnya Sistem Pemantauan Media Berbasis DataDi era digital saat ini, arus informasi bergerak sangat cepat dan membentuk persepsi publik hampir tanpa jeda. Karena itu, pemerintah daerah tidak cukup hanya membaca berita secara sepintas atau menunggu laporan manual dari staf humas.

Sudah saatnya pemerintah daerah memiliki sistem pemantauan media (media monitoring system) yang bekerja secara real-time untuk membaca arah pemberitaan tentang daerah secara terukur dan berbasis data.

Melalui sistem ini, pemerintah dapat mengetahui:

• berapa persen berita tentang Sumbawa didominasi isu kriminalitas, 
• berapa banyak cerita pembangunan yang muncul, 
• media mana yang paling aktif membentuk opini publik, 
• bagaimana sentimen masyarakat terhadap isu tertentu, 
• hingga isu apa yang sedang paling banyak diperbincangkan.

Dengan pendekatan berbasis data, pemerintah tidak lagi bekerja berdasarkan persepsi atau asumsi, tetapi berdasarkan fakta komunikasi yang benar-benar terjadi di ruang publik digital.

Fungsi Strategis Media Monitoring

Keberadaan aplikasi atau dashboard pemantauan berita bukan semata-mata alat dokumentasi, melainkan instrumen strategis untuk membaca “kesehatan citra daerah”.

Misalnya, jika dalam satu bulan pemberitaan kriminal mencapai 70 persen sementara berita ekonomi dan pembangunan hanya 10 persen, maka itu menjadi alarm bahwa wajah informasi daerah sedang tidak seimbang.

Sebaliknya, ketika berita tentang investasi, pariwisata, UMKM, pendidikan, dan inovasi mulai meningkat, maka pemerintah dapat mengukur bahwa strategi komunikasi publik berjalan lebih efektif.

Sistem seperti ini juga membantu pemerintah merespons isu lebih cepat, mencegah disinformasi, sekaligus menentukan strategi komunikasi yang lebih tepat sasaran.

Tidak Harus Mahal

Konsep media monitoring saat ini tidak selalu membutuhkan anggaran besar. Pemerintah daerah dapat memulai secara bertahap melalui:

dashboard sederhana berbasis Google Data Studio atau Power BI, pengumpulan otomatis berita dari portal lokal, analisis sentimen media sosial, hingga pemetaan isu publik berbasis kata kunci.

Bahkan jika dikembangkan lebih serius, sistem ini dapat terintegrasi dengan Diskominfo, humas OPD, hingga layanan aduan masyarakat.

Dari Pemerintah Reaktif Menjadi Pemerintah Adaptif

Selama ini banyak pemerintah daerah cenderung bersikap reaktif: baru bergerak ketika isu negatif sudah viral. Padahal tantangan komunikasi modern menuntut pemerintah menjadi lebih adaptif dan prediktif.

Kemampuan membaca pola pemberitaan secara real-time akan membantu daerah menjaga reputasi, membangun kepercayaan publik, sekaligus memastikan bahwa wajah Sumbawa yang tampil di ruang digital benar-benar mencerminkan potensi dan kenyataan yang utuh.

Selain penguatan sistem pemantauan media, terdapat beberapa langkah strategis lain yang juga layak dipertimbangkan pemerintah daerah dalam memperkuat komunikasi publik, antara lain:

pembentukan tim analisis opini publik daerah, pelatihan storytelling bagi humas OPD, kolaborasi dengan media lokal dan komunitas kreatif, penyusunan laporan berkala indeks citra daerah, serta pembangunan pusat data informasi pembangunan daerah.

Pada akhirnya, tantangan terbesar pemerintah daerah di era digital bukan hanya membangun daerah secara fisik, tetapi juga membangun kepercayaan dan citra publik melalui pengelolaan informasi yang sehat, seimbang, dan berbasis data.

Sebab di tengah derasnya arus informasi hari ini, wajah sebuah daerah sering kali dibentuk bukan hanya oleh kenyataan, tetapi oleh apa yang paling sering muncul di ruang publik.

Belajar dari Masa Lalu: Ketika Negara Memiliki Arah Informasi yang Jelas

Indonesia pernah memiliki fase ketika pengelolaan informasi berada dalam kendali yang sangat kuat melalui Kementerian Penerangan. Dalam praktik sejarahnya, model tersebut tentu menyisakan berbagai kritik, terutama terkait kebebasan pers dan dominasi negara terhadap arus informasi publik.

Namun di balik berbagai catatan tersebut, ada satu hal penting yang patut menjadi bahan pembelajaran bagi pemerintah daerah hari ini: negara pada masa itu memiliki kesadaran penuh bahwa informasi adalah instrumen strategis pembangunan.

Pemerintah tidak membiarkan ruang publik bergerak tanpa arah. Ada visi besar yang terus dibangun melalui media, pendidikan publik, radio, televisi, hingga komunikasi langsung kepada masyarakat. Narasi tentang pembangunan, persatuan, ketahanan nasional, dan arah masa depan bangsa disampaikan secara konsisten dan terstruktur.

Dalam konteks hari ini, semangat itulah yang sebenarnya relevan untuk diadaptasi—bukan dalam bentuk kontrol berlebihan terhadap media, melainkan dalam bentuk kemampuan pemerintah membangun komunikasi publik yang terarah, profesional, dan berbasis data.

Banyak pemerintah daerah saat ini bekerja dan membangun, tetapi gagal menghadirkan cerita besar tentang daerahnya sendiri. Program berjalan, infrastruktur dibangun, pelayanan diperbaiki, namun gaungnya nyaris tidak terasa di ruang publik digital. Akibatnya, ruang informasi lebih mudah didominasi oleh isu-isu negatif yang bergerak lebih cepat dan lebih sensasional.

Padahal sebuah daerah juga membutuhkan identitas komunikasi yang kuat. Sumbawa misalnya, tidak cukup hanya dikenal melalui berita kriminalitas atau konflik sosial. Daerah ini juga perlu hadir sebagai wilayah yang memiliki potensi pertanian, peternakan, budaya, pariwisata, ekonomi kreatif, serta sumber daya manusia yang terus berkembang.

Karena itu, pemerintah daerah perlu mulai membangun arah komunikasi yang lebih terukur dan konsisten. Bukan untuk mengendalikan media atau membatasi kritik, melainkan memastikan bahwa pembangunan daerah memiliki ruang yang cukup dalam arus informasi publik.

Semangat “penerangan” di masa lalu dapat diterjemahkan ulang menjadi semangat edukasi publik modern: menghadirkan informasi yang sehat, membangun literasi masyarakat, memperkuat transparansi, serta menciptakan komunikasi pembangunan yang mudah dipahami rakyat.

Dalam era digital saat ini, daerah yang kuat bukan hanya daerah yang mampu membangun secara fisik, tetapi juga daerah yang mampu membangun persepsi, kepercayaan, dan optimisme publik melalui pengelolaan informasi yang baik.

Pentingnya Menempatkan SDM yang Tepat di Bidang Komunikasi Publik

Untuk memahami dan menghadapi persoalan komunikasi publik di era digital saat ini, pemerintah daerah juga perlu melakukan evaluasi mendasar terhadap kualitas sumber daya manusia yang ditempatkan pada sektor komunikasi dan informasi.

Selama ini, dinas yang menangani urusan komunikasi publik seperti Diskominfo di banyak daerah masih sering dipandang sekadar sebagai perangkat administratif dan teknis pendukung pemerintahan. Padahal dalam realitas modern, sektor komunikasi justru merupakan salah satu bidang paling strategis dalam menentukan citra, kepercayaan publik, bahkan stabilitas informasi daerah.

Akibat cara pandang yang belum sepenuhnya berubah tersebut, penempatan pejabat pada sektor komunikasi terkadang belum sepenuhnya mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, maupun pemahaman terhadap dunia media dan komunikasi digital.

Dalam beberapa kondisi, pejabat yang ditempatkan pada sektor komunikasi publik masih membutuhkan proses adaptasi yang cukup panjang terhadap dinamika media dan komunikasi digital. Sementara tantangan komunikasi publik hari ini bergerak sangat cepat: media sosial berkembang dalam hitungan detik, opini publik terbentuk secara instan, dan isu negatif dapat menyebar lebih cepat dibanding klarifikasi pemerintah.

Kondisi ini membuat komunikasi pemerintah sering terlihat lambat, reaktif, bahkan kehilangan arah dalam membaca dinamika ruang publik digital.

Padahal Diskominfo modern tidak lagi cukup hanya mengurus dokumentasi kegiatan, publikasi seremoni, atau urusan teknis jaringan internet semata. Lembaga ini seharusnya menjadi pusat pengelolaan data informasi, analisis opini publik, komunikasi krisis, penguatan citra daerah, hingga pengendali strategi komunikasi pembangunan.

Karena itu, pemerintah daerah perlu mulai memandang sektor komunikasi sebagai bidang strategis yang membutuhkan SDM dengan kapasitas khusus, mulai dari pemahaman media, komunikasi publik, teknologi digital, analisis data, hingga kemampuan membangun strategi narasi daerah.

Penempatan pejabat yang tepat bukan semata persoalan administratif, melainkan bagian dari kesiapan daerah menghadapi tantangan era informasi.

Sebab di tengah derasnya arus digital hari ini, daerah yang lemah dalam komunikasi publik akan mudah tertinggal dalam membangun kepercayaan, reputasi, dan daya saingnya di mata masyarakat luas.

Pada akhirnya, tantangan daerah di era digital bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga kemampuan membaca, mengelola, dan membangun arus informasi publik secara sehat. Sebab di tengah dunia yang bergerak semakin digital, citra daerah tidak lagi dibentuk secara perlahan, melainkan setiap hari, setiap jam, bahkan setiap detik, melalui apa yang tampil di ruang informasi masyarakat.