๐Ÿ“ฐ Dukung Penanganan Kemiskinan Ekstrem, Program Desa Berdaya NTB Hadirkan Inovasi Kemandirian Berbasis Potensi Lokal di Desa Pringgabaya Utara - Pringgabaya Utara (12 Nov 2026) ๐Ÿ“ฐ PEMDES BELO DAN ATR/BPN KABUPATEN BIMA RAMPUNGKAN PENGUKURAN CPCL LINTOR KAMPUNG REFORMA AGRARIA 2026 - Belo (11 Nov 2026) ๐Ÿ“ฐ Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Bersih, Inspektorat Kabupaten Merangin Gelar Studi Tiru Desa Antikorupsi ke Desa Kumbang - Kumbang (11 Nov 2026) ๐Ÿ“ฐ Kades Belo-Palibelo Terima Kunjungan Tim PUPR Prov. NTB, Pastikan Rencana Pembangunan Sarana Sanitasi TA. 2027 - Belo (11 Nov 2026) ๐Ÿ“ฐ Pembentukan Panitia Pelelangan Tanah Pecatu Desa Pematung Sakra Barat - Pematung (11 Nov 2026) ๐Ÿ“ฐ [FOTO]: PENERIMA GELAR PAHLAWAN NASIONAL TAHUN 2026 - Banjarsari (11 Nov 2026) ๐Ÿ“ฐ Klarifikasi Administrasi Bakal Calon Kades Pematung Sakra Barat. - Pematung (10 Nov 2026) ๐Ÿ“ฐ Pokir Dewan Murni Suciyati Penuhi Harapan Petani Bangun Akses Jembatan Tani di Desa Belo-Palibelo - Belo (10 Nov 2026) ๐Ÿ“ฐ Paralegal Posbankum Desa Belo-Palibelo Dampingi Penyelesaian Restorative Justice Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Bima - Belo (10 Nov 2026) ๐Ÿ“ฐ Bukan Sekadar Lomba, Kalimantong Perkuat Gerakan Lima Pilar STBM. - Kalimantong (10 Nov 2026) ๐Ÿ“ฐ KAPOLRI DARI MASA KE MASA - Banjarsari (10 Nov 2026) ๐Ÿ“ฐ Rehabilitaai Jalan Tirtanadi-Anggaraksa - Tirtanadi (09 Nov 2026) ๐Ÿ“ฐ Ketua TP3D Desa Kumbang Umumkan Masa Uji Publik Bakal Calon Kepala Wilayah (Kawil) Mulai 09 - 13 November 2026 - Kumbang (09 Nov 2026) ๐Ÿ“ฐ TP3D Resmi Umumkan Bakal Calon Kepala Wilayah Dusun Batu Empas dan Dusun Bangket Daya Desa Kumbang - Kumbang (08 Nov 2026) ๐Ÿ“ฐ Puncak Peringatan HUTDES ke-16: Ribuan Warga Tumpah Ruah Ikuti Hiziban Akbar dan Do'a Bersama di Desa Kumbang - Kumbang (07 Nov 2026) ๐Ÿ“ฐ Sambut HUT ke-16, Ribuan Warga Tumpah Ruah Ikuti Jalan Sehat Desa Kumbang - Kumbang (07 Nov 2026) ๐Ÿ“ฐ BPD DESA BELO-PALIBELO GELAR MUSDES RKPDES 2027, PRIORITASKAN PENGEMBANGAN DESA WISATA - Belo (06 Nov 2026) ๐Ÿ“ฐ BPD DESA BELO-PALIBELO GELAR MUSDES RKPDES 2027, PRIORITASKAN PENGEMBANGAN DESA WISATA - Belo (06 Nov 2026) ๐Ÿ“ฐ Desa Belo-Palibelo Deklarasi Jadi Kampung Reforma Agraria Kabupaten Bima - Belo (05 Nov 2026) ๐Ÿ“ฐ SOSIALISASI PAJAK DAERAH BUMI DAN BANGUNAN (PBB) - Masbagik Utara (05 Nov 2026) ๐— ๐—˜๐—ก๐—š๐—˜๐—ก๐—”๐—Ÿ ๐—ž๐—˜๐—–๐—”๐— ๐—”๐—ง๐—”๐—ก ๐—Ÿ๐—”๐—ฃ๐—˜
Foto Kegiatan

๐— ๐—˜๐—ก๐—š๐—˜๐—ก๐—”๐—Ÿ ๐—ž๐—˜๐—–๐—”๐— ๐—”๐—ง๐—”๐—ก ๐—Ÿ๐—”๐—ฃ๐—˜

Tanggal: 12 Nov 2026

Kategori: Berita

Post dari: Admin

๐˜‘๐˜ฆ๐˜ซ๐˜ข๐˜ฌ ๐˜’๐˜ฆ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ต๐˜ถ๐˜ข๐˜ฏ, ๐˜—๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ซ๐˜ข๐˜ญ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ข๐˜ฏ ๐˜š๐˜ฆ๐˜ซ๐˜ข๐˜ณ๐˜ข๐˜ฉ ๐˜›๐˜ข๐˜ฏ๐˜ข ๐˜š๐˜ข๐˜ฎ๐˜ข๐˜ธ๐˜ข, ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ฏ ๐˜—๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฌ๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ฃ๐˜ข๐˜ฏ๐˜จ๐˜ข๐˜ฏ ๐˜ž๐˜ช๐˜ญ๐˜ข๐˜บ๐˜ข๐˜ฉ ๐˜ˆ๐˜จ๐˜ณ๐˜ข๐˜ณ๐˜ช๐˜ด ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜’๐˜ข๐˜ฃ๐˜ถ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜š๐˜ถ๐˜ฎ๐˜ฃ๐˜ข๐˜ธ๐˜ข.

Oleh: Redaksi DESA SMART

Kecamatan Lape merupakan salah satu wilayah administratif di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berada di bagian timur Kabupaten Sumbawa, kawasan ini memiliki karakter geografis yang didominasi dataran rendah, hamparan lahan pertanian, serta kawasan pesisir utara Pulau Sumbawa yang menghadap Laut Flores.

Di balik perkembangannya sebagai wilayah pertanian yang memiliki peranan penting dalam perekonomian Kabupaten Sumbawa, Lape menyimpan perjalanan sejarah yang cukup panjang. Jauh sebelum menjadi kecamatan seperti sekarang, kawasan ini telah dikenal dalam catatan sejarah Tana Samawa melalui keberadaan sejumlah kedatuan atau pusat kekuasaan lokal.

Nama Ngali dan Dongan merupakan dua entitas politik lokal yang tercatat dalam sejarah kawasan Lape sebelum terbentuknya Kesultanan Sumbawa. Jejak tersebut memperlihatkan bahwa wilayah ini telah memiliki kehidupan sosial dan struktur kekuasaan sebelum pemerintahan modern terbentuk.

Perjalanan Lape kemudian memasuki babak baru ketika menjadi bagian dari Kecamatan Lape-Lopok, hingga akhirnya mengalami perubahan struktur pemerintahan pada 2005 dan berkembang sebagai kecamatan tersendiri.

Untuk memahami sejarah Lape secara utuh, penelusuran perlu dimulai dari masa kedatuan, masa Kesultanan Sumbawa, periode pemerintahan setelah kemerdekaan, perjalanan pemekaran desa dan kecamatan, hingga perkembangan masyarakatnya pada masa sekarang.

๐— ๐—˜๐—ก๐—š๐—˜๐—ก๐—”๐—Ÿ ๐—ฃ๐—ข๐—ฆ๐—œ๐—ฆ๐—œ ๐—š๐—˜๐—ข๐—š๐—ฅ๐—”๐—™๐—œ๐—ฆ ๐——๐—”๐—ก ๐—ฃ๐—˜๐— ๐—˜๐—ฅ๐—œ๐—ก๐—ง๐—”๐—›๐—”๐—ก ๐—Ÿ๐—”๐—ฃ๐—˜

Secara geografis, Kecamatan Lape terletak di bagian timur Kabupaten Sumbawa. Wilayahnya didominasi dataran rendah dengan ketinggian rata-rata sekitar 50 meter di atas permukaan laut.

Berdasarkan publikasi BPS Kabupaten Sumbawa dan dokumen pembagian wilayah administrasi kabupaten, luas Kecamatan Lape tercatat sekitar 204,43 kmยฒ.

Adapun batas-batas wilayahnya meliputi:

- Sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores.

- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Maronge.

- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Lopok dan Maronge.

- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Lopok.

Kawasan ini memiliki perpaduan wilayah daratan dan pesisir. Desa Labuhan Kuris merupakan satu-satunya desa yang memiliki wilayah pesisir pantai, sekaligus memiliki proporsi wilayah yang sangat besar dibandingkan desa lainnya.

Dalam struktur pemerintahan saat ini, Kecamatan Lape dipimpin oleh Ditha Firsqy, S.STP., sebagaimana tercantum dalam daftar pejabat struktural Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang dipublikasikan melalui PPID Kabupaten Sumbawa.

Kecamatan Lape secara administratif terdiri atas empat desa, yaitu Desa Lape, Desa Dete, Desa Labuhan Kuris, dan Desa Hijrah.

Keempat desa tersebut memiliki karakteristik berbeda, mulai dari kawasan permukiman dan pusat aktivitas ekonomi, wilayah pertanian, hingga kehidupan masyarakat pesisir.

๐—๐—˜๐—๐—”๐—ž ๐—”๐—ช๐—”๐—Ÿ ๐—Ÿ๐—”๐—ฃ๐—˜: ๐— ๐—”๐—ฆ๐—” ๐—ž๐—˜๐——๐—”๐—ง๐—จ๐—”๐—ก ๐—ฆ๐—˜๐—•๐—˜๐—Ÿ๐—จ๐—  ๐—ž๐—˜๐—ฆ๐—จ๐—Ÿ๐—ง๐—”๐—ก๐—”๐—ก ๐—ฆ๐—จ๐— ๐—•๐—”๐—ช๐—”

Untuk memahami asal-usul sejarah Lape, kita perlu melihat kembali kondisi politik dan sosial masyarakat Tana Samawa sebelum terbentuknya Kesultanan Sumbawa.

Pada masa tersebut, Pulau Sumbawa belum berada di bawah satu pemerintahan kerajaan yang sepenuhnya terpusat. Berbagai wilayah memiliki kelompok masyarakat dan pusat kekuasaan lokal yang dikenal sebagai kedatuan atau kerajaan kecil.

Masing-masing memiliki pemimpin, wilayah pengaruh, serta hubungan sosial dan politik dengan kawasan sekitarnya.

Dalam dokumen sejarah Kabupaten Sumbawa yang diterbitkan pemerintah daerah, kawasan timur Sumbawa disebut memiliki beberapa kerajaan lokal, di antaranya Kerajaan Tangko di wilayah Empang, Kerajaan Kolong di Plampang, serta Kerajaan Ngali dan Kerajaan Dongan di wilayah Lape.

Keberadaan nama Ngali dan Dongan menjadi petunjuk penting bahwa kawasan Lape memiliki sejarah pemerintahan lokal sebelum terbentuknya Kesultanan Sumbawa.

Namun, informasi mengenai batas wilayah kekuasaan, silsilah para pemimpin, pusat permukiman, dan hubungan antara kedua kerajaan tersebut masih membutuhkan penelitian sejarah yang lebih mendalam.

Catatan tersebut penting karena sejarah Lape tidak seharusnya hanya dimulai dari pembentukan kecamatan modern. Ada lapisan sejarah yang lebih tua, yang berkaitan dengan perkembangan masyarakat dan struktur politik lokal Tana Samawa.

Peristiwa 1648 dan hubungan dengan sejarah Donga

Tahun 1648 merupakan tahun penting dalam sejarah Sumbawa karena pada 30 November 1648 Kesultanan Sumbawa resmi berdiri.

Sumber sejarah pemerintah daerah dan lembaga Kesultanan Sumbawa menyebutkan bahwa sebelum terbentuknya kesultanan terdapat sejumlah kerajaan dan kedatuan lokal yang tersebar di berbagai wilayah Pulau Sumbawa.

Dalam buku Held's History of Sumbawa, terdapat pula catatan mengenai pergolakan masyarakat pegunungan Donga pada 1648 yang ditumpas dengan bantuan kekuatan Gowa.

Catatan tersebut menarik untuk ditelusuri lebih lanjut karena menyebut nama Donga dalam dinamika politik Sumbawa pada masa awal pembentukan kesultanan.

Akan tetapi, Donga dalam catatan tersebut belum dapat dipastikan identik dengan Kerajaan Dongan yang disebut dalam profil sejarah Kabupaten Sumbawa sebagai kerajaan lokal di wilayah Lape. Keduanya tidak boleh langsung disamakan tanpa penelitian sumber sejarah tambahan.

Dengan demikian, sejarah kedatuan Ngali dan Dongan serta catatan pergolakan Donga merupakan bagian penting yang masih terbuka untuk penelitian lebih lanjut.

๐— ๐—”๐—ฆ๐—” ๐—ž๐—˜๐—ฆ๐—จ๐—Ÿ๐—ง๐—”๐—ก๐—”๐—ก ๐—ฆ๐—จ๐— ๐—•๐—”๐—ช๐—”: ๐—Ÿ๐—”๐—ฃ๐—˜ ๐——๐—”๐—Ÿ๐—”๐—  ๐—ฆ๐—ง๐—ฅ๐—จ๐—ž๐—ง๐—จ๐—ฅ ๐—ง๐—”๐—ก๐—” ๐—ฆ๐—”๐— ๐—”๐—ช๐—”

Pada 30 November 1648, Kesultanan Sumbawa resmi berdiri sebagai pemerintahan yang menyatukan wilayah-wilayah kekuasaan di Tana Samawa.

Pembentukan kesultanan merupakan proses sejarah yang didahului oleh dinamika hubungan politik antarkerajaan lokal, termasuk pengaruh kekuatan Gowa di Pulau Sumbawa.

Kesultanan Sumbawa kemudian berkembang menjadi pemerintahan yang memiliki struktur kekuasaan dan pembagian wilayah tersendiri.

Wilayah kekuasaannya membentang dari kawasan Empang dan Tarano di bagian timur hingga Jereweh dan Sekongkang di bagian barat.

Dalam perkembangan pemerintahan kesultanan, kawasan Lape menjadi bagian dari wilayah timur Tana Samawa. Jejak keberadaan kerajaan lokal Ngali dan Dongan memperlihatkan bahwa kawasan tersebut telah memiliki hubungan dengan struktur politik dan kehidupan masyarakat sebelum terbentuknya pemerintahan kesultanan.

Pada masa itu, kehidupan masyarakat sangat erat dengan pertanian, peternakan, perdagangan, hubungan antarkampung, serta pengelolaan sumber daya alam.

Hamparan dataran yang relatif landai dan ketersediaan sumber air menjadi faktor yang mendukung perkembangan kehidupan agraris di kawasan Lape.

Meskipun demikian, belum ditemukan dokumentasi yang cukup untuk menjelaskan secara rinci bagaimana pembagian wilayah pemerintahan kesultanan di setiap kampung Lape, siapa pejabat lokal yang mengelolanya, dan bagaimana perubahan struktur kedatuan Ngali maupun Dongan setelah terbentuknya kesultanan.

Karena itu, penelitian terhadap arsip kesultanan, naskah lokal, catatan kolonial, dan tradisi lisan masyarakat menjadi penting untuk melengkapi sejarah periode ini.

๐— ๐—”๐—ฆ๐—” ๐—ฃ๐—˜๐—ก๐—๐—”๐—๐—”๐—›๐—”๐—ก: ๐—ฃ๐—˜๐—ฅ๐—จ๐—•๐—”๐—›๐—”๐—ก ๐—ง๐—”๐—ง๐—” ๐—ฃ๐—˜๐— ๐—˜๐—ฅ๐—œ๐—ก๐—ง๐—”๐—›๐—”๐—ก

Memasuki masa kolonial, struktur pemerintahan tradisional di Sumbawa mengalami perubahan seiring meningkatnya pengaruh Pemerintah Hindia Belanda.

Hubungan antara pemerintah kolonial dengan Kesultanan Sumbawa berkembang melalui berbagai kebijakan politik, administrasi, dan pengaturan wilayah.

Perubahan tersebut secara bertahap memengaruhi sistem pemerintahan tradisional, termasuk kedudukan para pemimpin lokal dan pengelolaan wilayah.

Dalam konteks Lape, keberadaan nama-nama kampung dan bekas pusat kekuasaan lokal seperti Ngali dan Dongan menjadi bagian dari warisan sejarah yang perlu ditelusuri untuk mengetahui bagaimana masyarakat setempat beradaptasi terhadap perubahan tersebut.

Namun, dokumentasi mengenai pembentukan pemerintahan lokal Lape pada periode kolonial masih terbatas. Oleh sebab itu, tidak tepat apabila kita menetapkan tahun tertentu sebagai awal pembentukan pemerintahan Lape tanpa dukungan arsip yang memadai.

Yang dapat dipahami adalah bahwa kehidupan masyarakat di kawasan ini terus berlangsung melalui permukiman, pertanian, hubungan antarkampung, serta perubahan struktur kekuasaan dari masa kesultanan menuju pemerintahan kolonial.

๐—ฆ๐—˜๐—ง๐—˜๐—Ÿ๐—”๐—› ๐—ž๐—˜๐— ๐—˜๐—ฅ๐——๐—˜๐—ž๐—”๐—”๐—ก: ๐—Ÿ๐—”๐—ฃ๐—˜ ๐——๐—”๐—Ÿ๐—”๐—  ๐—ฃ๐—˜๐—ก๐—”๐—ง๐—”๐—”๐—ก ๐—ž๐—”๐—•๐—จ๐—ฃ๐—”๐—ง๐—˜๐—ก ๐—ฆ๐—จ๐— ๐—•๐—”๐—ช๐—”

Setelah Indonesia merdeka pada 1945, wilayah Sumbawa secara bertahap memasuki sistem pemerintahan Republik Indonesia.

Pembentukan Kabupaten Sumbawa memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Dalam perjalanan pemerintahan daerah, wilayah Sumbawa mengalami sejumlah perubahan administrasi untuk menyesuaikan kebutuhan pelayanan masyarakat dan perkembangan penduduk.

Pada periode pemerintahan modern tersebut, Lape berada dalam wilayah administrasi yang dikenal sebagai Kecamatan Lape-Lopok.

Penggabungan wilayah dalam satu kecamatan merupakan bagian dari pengaturan pemerintahan untuk mengoordinasikan pelayanan administrasi, pembangunan, dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pada masa ini, kawasan Lape dan Lopok masih berada dalam satu kesatuan pemerintahan kecamatan.

Seiring bertambahnya kebutuhan pelayanan publik, muncul kebutuhan untuk menata kembali wilayah administrasi agar jangkauan pelayanan pemerintahan menjadi lebih efektif.

๐—ง๐—”๐—›๐—จ๐—ก ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฌ๐Ÿฑ: ๐—ง๐—ข๐—ก๐—š๐—š๐—”๐—ž ๐—ฆ๐—˜๐—๐—”๐—ฅ๐—”๐—› ๐—ฃ๐—˜๐— ๐—•๐—˜๐—ก๐—ง๐—จ๐—ž๐—”๐—ก ๐—ž๐—˜๐—–๐—”๐— ๐—”๐—ง๐—”๐—ก ๐—Ÿ๐—”๐—ฃ๐—˜

Salah satu peristiwa penting dalam sejarah pemerintahan Lape terjadi pada 14 November 2005.

Pada tanggal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumbawa menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Lopok.

Peraturan daerah tersebut menetapkan pembentukan Kecamatan Lopok sebagai pemekaran dari Kecamatan Lape-Lopok.

Wilayah Kecamatan Lopok pada awal pembentukannya mencakup enam desa, yaitu:

1. Desa Lopok.

2. Desa Langam.

3. Desa Berora.

4. Desa Mamak.

5. Desa Pungkit.

6. Desa Persiapan Lopok Beru.

Dengan terbentuknya Kecamatan Lopok, wilayah Kecamatan Lape-Lopok dikurangi sesuai dengan wilayah kecamatan baru tersebut.

Pasal 4 ayat (2) Perda Nomor 8 Tahun 2005 secara tegas menyebutkan bahwa nama Kecamatan Lape-Lopok diubah menjadi Kecamatan Lape.

Inilah dasar hukum penting yang menjelaskan perjalanan Lape menjadi kecamatan dengan nama dan wilayah administrasi tersendiri.

Pembentukan Kecamatan Lopok bukan hanya perubahan nama, melainkan bagian dari penataan pemerintahan untuk memperpendek rentang kendali administrasi dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sejak perubahan tersebut, Kecamatan Lape melanjutkan penyelenggaraan pemerintahan dengan wilayah yang tersisa setelah pemisahan Kecamatan Lopok.

๐—ฃ๐—˜๐— ๐—˜๐—ž๐—”๐—ฅ๐—”๐—ก ๐——๐—˜๐—ฆ๐—”: ๐——๐—”๐—ฅ๐—œ ๐—ฆ๐—ง๐—ฅ๐—จ๐—ž๐—ง๐—จ๐—ฅ ๐—Ÿ๐—”๐— ๐—” ๐— ๐—˜๐—ก๐—จ๐—๐—จ ๐—˜๐— ๐—ฃ๐—”๐—ง ๐——๐—˜๐—ฆ๐—”

Perkembangan Kecamatan Lape juga ditandai dengan penataan pemerintahan desa.

Salah satu peristiwa penting adalah pembentukan Desa Hijrah sebagai hasil pemekaran dari Desa Dete.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Hijrah, wilayah desa baru tersebut berasal dari sebagian wilayah Desa Dete.

Dalam peraturan tersebut, wilayah Desa Hijrah dibentuk dari empat dusun, yaitu:

- Dusun Hijrah I A.

- Dusun Hijrah I B.

- Dusun Beru.

- Dusun Hijrah II.

Pemekaran ini menjadi salah satu tonggak perubahan administrasi desa di Kecamatan Lape.

Sebelumnya, wilayah yang kini menjadi Desa Hijrah merupakan bagian dari Desa Dete. Setelah pembentukan desa baru, keduanya menjalankan pemerintahan desa masing-masing.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa penataan wilayah Lape berlangsung secara bertahap, tidak hanya pada tingkat kecamatan, tetapi juga pada tingkat desa.

Hingga sekarang, Kecamatan Lape terdiri atas empat desa, yaitu Lape, Dete, Labuhan Kuris, dan Hijrah.

๐—˜๐— ๐—ฃ๐—”๐—ง ๐——๐—˜๐—ฆ๐—” ๐——๐—”๐—ก ๐—ฃ๐—˜๐— ๐—•๐—”๐—š๐—œ๐—”๐—ก ๐——๐—จ๐—ฆ๐—จ๐—ก ๐——๐—œ ๐—ž๐—˜๐—–๐—”๐— ๐—”๐—ง๐—”๐—ก ๐—Ÿ๐—”๐—ฃ๐—˜

Pembagian wilayah desa dan dusun merupakan bagian penting dalam memahami perkembangan sosial masyarakat Lape.

Berdasarkan publikasi BPS Kecamatan Lape Dalam Angka 2024, hingga 2023 Kecamatan Lape memiliki empat desa dan 22 dusun.

Berikut gambaran pembagian wilayah yang dapat ditelusuri dari dokumen pemerintahan, data administrasi, dan berbagai publikasi mengenai desa.

1. Desa Lape

Desa Lape merupakan salah satu pusat permukiman dan aktivitas pemerintahan serta perekonomian masyarakat di Kecamatan Lape.

Nama Lape sendiri kemudian menjadi nama kecamatan setelah perubahan administrasi pada 2005.

Dalam berbagai data administrasi dan publikasi desa, nama-nama dusun yang tercatat antara lain:

- Dusun Lape A.

- Dusun Lape B.

- Dusun Kerato.

- Dusun Batu Praga.

- Dusun Unter Malang.

- Dusun Bahagia.

Beberapa sumber administrasi juga menggunakan penyebutan Lape Atas dan Lape Bawah. Perbedaan penyebutan ini perlu dicocokkan dengan data terbaru pemerintah desa.

2. Desa Dete

Desa Dete merupakan salah satu wilayah permukiman lama di kawasan Lape.

Dalam catatan sejarah desa yang dihimpun melalui kegiatan akademik mahasiswa Universitas Samawa, nama Dete dikaitkan dengan istilah lokal Orong Dete.

Sumber tersebut juga menyebutkan bahwa Desa Dete pernah menjadi bagian dari wilayah yang lebih luas sebelum mengalami pemekaran pada 1992.

Dusun yang dikenal dalam struktur Desa Dete meliputi:

- Dusun Dete Atas.

- Dusun Dete Bawah.

- Dusun Bukit Tinggi.

Ketiga dusun tersebut menggambarkan perkembangan permukiman masyarakat yang tumbuh di kawasan daratan Lape.

3. Desa Labuhan Kuris

Desa Labuhan Kuris memiliki karakter geografis yang berbeda dibandingkan desa lainnya karena merupakan satu-satunya desa pesisir di Kecamatan Lape.

Kehidupan masyarakatnya memiliki hubungan erat dengan aktivitas kelautan, perikanan, pertanian, dan perdagangan.

Dalam sejumlah dokumen dan penelitian mengenai desa ini, nama-nama dusun yang tercatat meliputi:

- Dusun Labuhan Kuris.

- Dusun Labuhan Terata.

- Dusun Ngali.

- Dusun Ai Mual.

- Dusun Kuris.

- Dusun Labuhan Terata Selatan.

- Dusun Labuhan Terata Tengah.

- Dusun Katanga.

- Dusun Tanjung Bila.

Perlu diperhatikan bahwa sejumlah sumber lama menggunakan variasi nama seperti Orong Katanga dan Panebis. Nama serta jumlah dusun perlu disesuaikan kembali dengan keputusan administrasi desa yang berlaku.

4. Desa Hijrah

Desa Hijrah merupakan desa hasil pemekaran dari Desa Dete berdasarkan Perda Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2007.

Empat dusun yang menjadi dasar pembentukan desa tersebut adalah:

- Dusun Hijrah I A.

- Dusun Hijrah I B.

- Dusun Beru.

- Dusun Hijrah II.

Keberadaan empat dusun ini tercantum secara langsung dalam peraturan daerah pembentukan Desa Hijrah.

Secara keseluruhan, pembagian 22 dusun memperlihatkan bagaimana permukiman masyarakat Lape berkembang dan mengalami penataan administrasi dari waktu ke waktu.

Perlu dicatat bahwa daftar nama dusun di atas merupakan kompilasi dari beberapa sumber dengan periode pendataan berbeda. Untuk kepentingan dokumentasi resmi, nama dan jumlah dusun perlu dicocokkan kembali dengan monografi desa atau keputusan kepala desa terbaru.

๐—ž๐—”๐—ฅ๐—”๐—ž๐—ง๐—˜๐—ฅ ๐—˜๐—ž๐—ข๐—ก๐—ข๐— ๐—œ: ๐——๐—”๐—ฅ๐—œ ๐—ฃ๐—˜๐—ฅ๐—ง๐—”๐—ก๐—œ๐—”๐—ก ๐—ง๐—ฅ๐—”๐——๐—œ๐—ฆ๐—œ๐—ข๐—ก๐—”๐—Ÿ ๐— ๐—˜๐—ก๐—จ๐—๐—จ ๐—ฃ๐—˜๐—ฅ๐—ง๐—”๐—ก๐—œ๐—”๐—ก ๐—•๐—˜๐—ฅ๐—œ๐—ฅ๐—œ๐—š๐—”๐—ฆ๐—œ

Salah satu ciri utama Kecamatan Lape adalah kehidupan masyarakatnya yang sangat erat dengan sektor pertanian.

Kondisi geografis berupa dataran rendah dan ketersediaan jaringan irigasi mendukung pengembangan lahan pertanian, khususnya tanaman pangan.

Pada masa lalu, pertanian masyarakat sangat bergantung pada kondisi alam, curah hujan, ketersediaan sumber air, dan pola tanam tradisional.

Seiring perkembangan infrastruktur pertanian, jaringan irigasi teknis memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas lahan dan mengembangkan pola tanam yang lebih teratur.

Dalam publikasi BPS Kecamatan Lape Dalam Angka 2024 disebutkan bahwa keberadaan sarana irigasi teknis turut mendukung Lape sebagai kawasan surplus pangan.

Kondisi ini menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu penopang ekonomi masyarakat.

Selain tanaman pangan, masyarakat juga mengembangkan peternakan, perdagangan hasil pertanian, dan berbagai kegiatan jasa yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi pedesaan.

Sementara itu, Desa Labuhan Kuris memiliki potensi ekonomi yang berbeda melalui aktivitas perikanan dan kehidupan masyarakat pesisir.

Dengan demikian, Lape memiliki dua karakter ekonomi yang saling melengkapi, yakni sektor pertanian di wilayah daratan dan sektor kelautan di kawasan pesisir.

๐—Ÿ๐—”๐—•๐—จ๐—›๐—”๐—ก ๐—ž๐—จ๐—ฅ๐—œ๐—ฆ: ๐—ฃ๐—˜๐—ฆ๐—œ๐—ฆ๐—œ๐—ฅ ๐——๐—”๐—ก ๐—ฃ๐—ข๐—ง๐—˜๐—ก๐—ฆ๐—œ ๐— ๐—œ๐—ก๐—”๐—ฃ๐—ข๐—Ÿ๐—œ๐—ง๐—”๐—ก

Kehadiran Desa Labuhan Kuris memberikan karakter tersendiri bagi Kecamatan Lape.

Wilayah ini tidak hanya menjadi permukiman masyarakat pesisir, tetapi juga memiliki potensi pengembangan sektor perikanan dan budidaya laut.

Salah satu potensi yang mendapat perhatian pemerintah daerah adalah pengembangan rumput laut.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sumbawa 2022โ€“2042, Desa Labuhan Kuris disebut sebagai salah satu lokasi kawasan minapolitan rumput laut yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1315 Tahun 2010.

Penetapan tersebut memperlihatkan bahwa potensi kelautan Labuhan Kuris telah menjadi bagian dari perhatian pembangunan daerah.

Kegiatan ekonomi masyarakat pesisir juga berkaitan dengan perikanan tangkap, perdagangan hasil laut, serta pengembangan usaha rumah tangga.

Potensi ini memberikan peluang bagi Lape untuk mengembangkan ekonomi yang tidak hanya bertumpu pada pertanian, tetapi juga pada sektor kelautan dan pengolahan hasil perikanan.

๐—Ÿ๐—”๐—ฃ๐—˜ ๐——๐—œ ๐— ๐—”๐—ฆ๐—” ๐—ž๐—œ๐—ก๐—œ: ๐—ฃ๐—˜๐—ฅ๐—ง๐—”๐—ก๐—œ๐—”๐—ก, ๐—ฃ๐—˜๐—ฅ๐— ๐—จ๐—ž๐—œ๐— ๐—”๐—ก, ๐——๐—”๐—ก ๐—ฃ๐—ข๐—ง๐—˜๐—ก๐—ฆ๐—œ ๐—ช๐—œ๐—ฆ๐—”๐—ง๐—”

Memasuki perkembangan masa kini, Kecamatan Lape tidak hanya dikenal sebagai kawasan pertanian, tetapi juga memiliki potensi pengembangan wisata alam dan budaya.

Salah satu yang mulai diperkenalkan kepada masyarakat luas adalah Desa Wisata Sapitu Lape.

Desa wisata ini menawarkan sejumlah daya tarik, antara lain kawasan alam Tiu Pasai, Bendungan Mengkoang, potensi seni budaya, kuliner lokal, serta kegiatan wisata berbasis masyarakat.

Pengembangan wisata tersebut memperlihatkan adanya peluang diversifikasi ekonomi desa melalui pemanfaatan potensi alam dan kreativitas masyarakat.

Selain wisata, kehidupan masyarakat Lape juga terus berkembang melalui peningkatan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta penguatan kelembagaan pemerintahan desa.

Dalam konteks pembangunan jangka panjang, tantangan Lape adalah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan permukiman, produktivitas pertanian, perlindungan sumber daya air, dan pengembangan kawasan pesisir.

Pertanian yang produktif membutuhkan pengelolaan irigasi dan lahan yang berkelanjutan. Sementara itu, potensi pesisir memerlukan pengelolaan sumber daya laut yang memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pembangunan Kecamatan Lape ke depan perlu memperhatikan karakter setiap desa agar seluruh potensi wilayah dapat berkembang secara seimbang.

๐— ๐—˜๐—ก๐—š๐—”๐—ฃ๐—” ๐—ฆ๐—˜๐—๐—”๐—ฅ๐—”๐—› ๐—Ÿ๐—”๐—ฃ๐—˜ ๐—ฃ๐—˜๐—ก๐—ง๐—œ๐—ก๐—š ๐—จ๐—ก๐—ง๐—จ๐—ž ๐——๐—œ๐——๐—ข๐—ž๐—จ๐— ๐—˜๐—ก๐—ง๐—”๐—ฆ๐—œ๐—ž๐—”๐—ก?

Sejarah Kecamatan Lape memperlihatkan bahwa sebuah wilayah tidak terbentuk hanya melalui keputusan administratif pemerintahan.

Jauh sebelum menjadi kecamatan, kawasan ini telah memiliki kehidupan masyarakat dan pusat-pusat kekuasaan lokal yang menjadi bagian dari sejarah Tana Samawa.

Keberadaan nama Ngali dan Dongan dalam catatan sejarah kerajaan lokal menunjukkan bahwa kawasan Lape memiliki warisan sejarah yang layak ditelusuri lebih jauh.

Perjalanan berikutnya memperlihatkan perubahan dari struktur pemerintahan tradisional, masa Kesultanan Sumbawa, pemerintahan kolonial, hingga pembentukan Kecamatan Lape dalam sistem pemerintahan modern.

Desa Lape, Dete, Labuhan Kuris, dan Hijrah memiliki perjalanan sosial dan administrasi masing-masing. Setiap desa menyimpan cerita tentang asal-usul permukiman, tokoh masyarakat, perkembangan dusun, tradisi, serta perubahan kehidupan ekonomi.

Karena itu, sejarah Lape masih terbuka untuk dikembangkan melalui penelitian lebih mendalam, terutama mengenai:

1. Sejarah dan silsilah Kerajaan Ngali serta Kerajaan Dongan.

2. Hubungan kedua kerajaan lokal tersebut dengan Kesultanan Sumbawa.

3. Jejak permukiman tua dan perkembangan kampung-kampung di Lape.

4. Sejarah pembentukan dan pemekaran Desa Dete serta Desa Hijrah.

5. Perkembangan pertanian dan jaringan irigasi dari masa ke masa.

6. Sejarah masyarakat pesisir Labuhan Kuris dan potensi kelautannya.

7. Tokoh-tokoh lokal yang berperan dalam perkembangan pemerintahan dan masyarakat Lape.

Mendokumentasikan sejarah Lape berarti menjaga ingatan kolektif masyarakat sekaligus memberikan pengetahuan kepada generasi berikutnya mengenai asal-usul dan perjalanan wilayahnya.

Lape bukan sekadar nama kecamatan hasil perubahan administrasi tahun 2005. Wilayah ini merupakan bagian dari perjalanan panjang Tana Samawa yang memiliki warisan sejarah, kehidupan agraris, potensi pesisir, dan kekayaan sosial budaya yang patut dikenal serta diwariskan.

Sejarah Lape adalah bagian dari sejarah Sumbawa. Mengenalnya berarti memahami perjalanan masyarakat, menghargai warisan leluhur, dan menjaga identitas daerah untuk masa depan.

๐—–๐—”๐—ง๐—”๐—ง๐—”๐—ก ๐—ฅ๐—˜๐——๐—”๐—ž๐—ฆ๐—œ

Artikel โ€œMengenal Kecamatan Lape: Jejak Kedatuan, Perjalanan Sejarah Tana Samawa, dan Perkembangan Wilayah Agraris di Kabupaten Sumbawaโ€ disusun sebagai bagian dari upaya DESA SMART untuk mendokumentasikan sejarah, perkembangan wilayah, serta kekayaan sosial budaya masyarakat di Kabupaten Sumbawa.

Penelusuran sejarah Lape tidak hanya diarahkan pada perjalanan pembentukan kecamatan sebagai wilayah administratif, tetapi juga berusaha melihat akar sejarahnya yang lebih jauh, termasuk keberadaan entitas politik lokal atau kedatuan pada masa lampau, dinamika masyarakat Tana Samawa, serta perubahan struktur pemerintahan dari masa ke masa.

Redaksi menyadari bahwa sejumlah kisah sejarah lokal, khususnya mengenai Kedatuan Dongga atau Dongan dan peristiwa yang disebut terjadi sekitar abad ke-17, masih memerlukan pendalaman melalui sumber arsip, penelitian sejarah, serta keterangan para tokoh adat dan sesepuh masyarakat. Karena itu, informasi yang belum memiliki dukungan sumber sejarah yang memadai perlu diperlakukan sebagai petunjuk awal penelusuran, bukan sebagai fakta sejarah yang telah sepenuhnya terverifikasi.

Kami juga memandang penting dokumentasi mengenai asal-usul nama desa dan dusun, perkembangan permukiman, tokoh-tokoh masyarakat, serta tradisi yang masih hidup hingga sekarang. Sejarah sebuah wilayah tidak hanya tersimpan dalam dokumen pemerintahan, tetapi juga dalam ingatan kolektif masyarakat yang diwariskan lintas generasi.

Melalui tulisan ini, Desa Smart berharap masyarakat, pemerintah desa, tokoh adat, pemerhati sejarah, dan kalangan akademisi dapat turut memberikan informasi, koreksi, maupun tambahan referensi agar dokumentasi sejarah Kecamatan Lape semakin lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagi DESA SMART, mengenal sejarah suatu wilayah bukan sekadar mengenang masa lalu, melainkan memahami jati diri masyarakat, menghargai perjalanan generasi terdahulu, dan mewariskan pengetahuan bagi generasi mendatang.

Redaksi DESA SMART

Literasi dan Edukasi Publik

๐—ฆ๐—จ๐— ๐—•๐—˜๐—ฅ ๐—ฅ๐—จ๐—๐—จ๐—ž๐—”๐—ก

1. Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Profil Daerah Kabupaten Sumbawa, bagian sejarah pemerintahan dan kerajaan lokal.

2. Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Lopok.

3. Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Hijrah.

4. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa, Kecamatan Lape Dalam Angka 2024.

5. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa, Kecamatan Lape Dalam Angka 2025.

6. Arsip Nasional Republik Indonesia, Citra Kabupaten Sumbawa dalam Arsip.

7. Held's History of Sumbawa: An Annotated Translation, catatan mengenai pergolakan Donga pada 1648.

8. Kesultanan Sumbawa, publikasi sejarah dan latar belakang berdirinya Kesultanan Sumbawa, 30 November 1648.

9. Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembagian dan Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Sumbawa.

10. Kementerian Pariwisata, Jadesta, profil Desa Wisata Sapitu Lape.

11. Pemerintah Kabupaten Sumbawa, PPID, daftar pejabat struktural dan Camat.

12. Dokumen penelitian dan publikasi akademik mengenai sejarah Desa Dete dan masyarakat Desa Labuhan Kuris.