๐ ๐๐ก๐๐๐จ๐ฆ๐จ๐ฅ๐ ๐ฅ๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ ๐ฃ๐๐ ๐๐ฅ๐๐ก๐ง๐๐๐๐ก ๐ก๐ง๐ ๐๐ค๐๐๐โ๐๐๐ก๐๐
Tanggal: 26 Sep 2026
Kategori: Editorial
Post dari: Admin
๐๐ฎ๐ฟ๐ถ ๐ฎ๐ฌ ๐๐ฒ๐ฏ๐ฟ๐๐ฎ๐ฟ๐ถ ๐ฎ๐ฌ๐ฎ๐ฑ ๐ต๐ถ๐ป๐ด๐ด๐ฎ ๐ฆ๐ฒ๐ฝ๐๐ฒ๐บ๐ฏ๐ฒ๐ฟ ๐ฎ๐ฌ๐ฎ๐ฒ: ๐ฎ๐ฝ๐ฎ ๐๐ฎ๐ป๐ด ๐๐๐ฑ๐ฎ๐ต ๐๐ฒ๐ฟ๐น๐ถ๐ต๐ฎ๐, ๐ฎ๐ฝ๐ฎ ๐๐ฎ๐ป๐ด ๐ฏ๐ฒ๐น๐๐บ ๐๐ฒ๐ฟ๐๐ธ๐๐ฟ, ๐ฑ๐ฎ๐ป ๐ฑ๐ถ ๐บ๐ฎ๐ป๐ฎ ๐๐ฎ๐ป๐๐ฎ๐ป๐ด๐ฎ๐ป๐ป๐๐ฎ?
Ada pertanyaan yang lebih penting daripada sekadar bertanya apakah pemerintahan baru NTB sudah berhasil atau belum.
Pertanyaannya adalah: apa yang sebenarnya dapat dibuktikan oleh data setelah sekitar satu tahun tujuh bulan pemerintahan Lalu Muhamad IqbalโIndah Dhamayanti Putri?
Pertanyaan ini penting karena sebuah pemerintahan tidak cukup dinilai dari banyaknya program yang diumumkan. Ia perlu dilihat dari beberapa sisi sekaligus: hasil pembangunan, kualitas pelayanan publik, pengelolaan anggaran, tata kelola pemerintahan, serta bagaimana masyarakat sendiri menilai pelayanan yang mereka terima.
Dari titik inilah rekam jejak IqbalโDinda perlu dibaca.
๐ฆ๐๐ง๐๐๐จ๐ก ๐๐๐๐๐, ๐๐จ๐๐๐ก ๐๐จ๐ ๐ง๐๐๐จ๐ก
Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2025โ2030 pada 20 Februari 2025.
Artinya, per September 2026 pemerintahan ini baru berjalan sekitar satu tahun tujuh bulan.
Ini penting untuk diletakkan sejak awal agar pembacaan data tidak keliru.
Sebagian indikator pembangunan memiliki jeda waktu statistik dan tidak seluruh perubahan dapat langsung dikaitkan sebagai akibat kebijakan pemerintahan yang sedang berjalan. Karena itu, angka-angka berikut lebih tepat dibaca sebagai indikator kondisi NTB selama masa pemerintahan IqbalโDinda, bukan sebagai bukti tunggal keberhasilan atau kegagalan mereka.
๐๐๐ ๐๐ฆ๐๐๐ก๐๐ก ๐ง๐จ๐ฅ๐จ๐ก, ๐ง๐๐ฃ๐ ๐๐ก๐๐๐๐ก๐ฌ๐ ๐ ๐๐ฆ๐๐ ๐๐๐ฆ๐๐ฅ
Data terbaru BPS memberikan satu fakta yang cukup jelas.
Pada Maret 2026, persentase penduduk miskin NTB berada pada 11,17 persen, atau sekitar 628,50 ribu orang.
Angka tersebut turun 0,61 poin persentase dibandingkan Maret 2025 dan turun 0,21 poin dibandingkan September 2025.
Namun ada detail yang tidak boleh dilewatkan.
Kemiskinan di wilayah perdesaan pada Maret 2026 tercatat 11,08 persen, bahkan mengalami kenaikan dibandingkan September 2025 yang sebesar 11,02 persen. Sementara kemiskinan perkotaan turun menjadi 11,25 persen dari 11,70 persen.
Artinya, membaca keberhasilan pengentasan kemiskinan hanya dari satu angka provinsi akan terlalu sederhana.
Ada penurunan secara agregat, tetapi distribusi persoalannya masih membutuhkan perhatian.
Di sinilah Program Desa Berdaya menjadi salah satu kebijakan yang menarik untuk diamati.
Pemerintah Provinsi NTB menyatakan program tersebut dirancang untuk menggabungkan pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ekonomi keluarga, ketahanan pangan dan pengembangan potensi desa. Untuk pendekatan transformatif, pemerintah menetapkan sasaran 106 desa miskin ekstrem dengan sekitar 16.876 rumah tangga atau 44.013 jiwa.
Pada 2026, pendekatan tematik juga diarahkan kepada desa-desa yang memiliki potensi pertanian, pariwisata, lingkungan dan sektor produktif lainnya.
Tetapi pertanyaan berikutnya jauh lebih penting:
Berapa banyak keluarga yang benar-benar keluar dari kemiskinan secara permanen setelah intervensi tersebut?
Jawaban atas pertanyaan itu belum dapat diberikan hanya berdasarkan jumlah program atau jumlah penerima bantuan.
๐๐ฃ๐ ๐ก๐๐๐: ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐จ๐๐ก, ๐ง๐๐ง๐๐ฃ๐ ๐ฃ๐๐ก๐๐๐๐๐๐๐ก ๐ ๐๐ฆ๐๐ ๐ ๐๐ก๐๐๐๐ ๐ฃ๐๐๐๐ฅ๐๐๐๐ก ๐ฅ๐จ๐ ๐๐
IPM NTB tahun 2025 mencapai 73,97, meningkat 0,87 poin dibandingkan 2024 yang berada pada 73,10.
BPS mencatat harapan hidup meningkat menjadi 72,60 tahun, sementara rata-rata lama sekolah meningkat dari 7,87 menjadi 8,21 tahun.
Angka ini memberikan gambaran adanya peningkatan pada beberapa dimensi pembangunan manusia.
Tetapi rata-rata lama sekolah 8,21 tahun juga menyampaikan pesan lain: perjalanan pendidikan masyarakat NTB masih panjang.
Dengan kata lain, kenaikan IPM merupakan perkembangan yang perlu dicatat, tetapi belum otomatis berarti persoalan kualitas manusia telah selesai.
๐๐๐ฅ๐ ๐ฃ๐ฅ๐ข๐๐ฅ๐๐ ๐๐ ๐๐๐๐ฅ๐๐: ๐๐๐ฆ๐ ๐๐๐ฅ๐๐๐ฌ๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐ก ๐ฆ๐ง๐ฅ๐๐ง๐๐๐
Salah satu ciri yang terlihat dari pemerintahan IqbalโDinda adalah upaya menjadikan desa sebagai titik masuk pembangunan.
Pemerintah sendiri menyebut tiga pilar utama pembangunan NTB adalah pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan dan pariwisata.
Desa Berdaya kemudian ditempatkan sebagai instrumen untuk menghubungkan ketiga agenda tersebut dengan kondisi nyata masyarakat.
Di Desa Mekarsari, misalnya, pemerintah melaporkan 115 kepala keluarga miskin ekstrem memperoleh bantuan modal usaha Rp7 juta per keluarga dan 19 keluarga memperoleh bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni.
Data tersebut menunjukkan bahwa program telah memasuki tahap implementasi.
Namun ukuran akhirnya bukan sekadar berapa keluarga menerima bantuan.
Ukuran yang lebih substantif adalah:
apakah keluarga tersebut kemudian memiliki pendapatan yang lebih stabil, mampu memenuhi kebutuhan dasar, dan tidak kembali ke garis kemiskinan?
Itulah pekerjaan rumah berikutnya.
๐๐ข๐ก๐๐๐ง๐๐ฉ๐๐ง๐๐ฆ ๐ ๐๐ก๐๐ก๐๐๐๐ง, ๐ง๐๐ฃ๐ ๐ฃ๐๐ฅ๐ง๐๐ก๐ฌ๐๐๐ก ๐ก๐ฌ๐ ๐๐๐๐๐๐ ๐ ๐จ๐๐ง๐๐ฃ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐๐ก๐ฌ๐
Sektor konektivitas juga menunjukkan perkembangan.
Pemerintah Provinsi NTB melaporkan jumlah penumpang Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid sepanjang 2025 mencapai 2.497.163 penumpang, dibandingkan 2.377.410 penumpang pada 2024.
Kenaikan mobilitas tentu relevan bagi pariwisata, perdagangan dan aktivitas ekonomi.
Namun peningkatan mobilitas belum dengan sendirinya berarti peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pertanyaan berikutnya adalah:
berapa besar peningkatan konektivitas tersebut berubah menjadi investasi, lapangan kerja, pendapatan UMKM, kunjungan wisatawan yang lebih lama, serta perputaran ekonomi yang dirasakan masyarakat di luar pusat-pusat pertumbuhan?
Di sinilah data sektoral perlu terus dibaca bersama.
๐๐ก๐๐๐๐ฅ๐๐ก: ๐๐๐ฅ๐ ๐๐ก๐๐๐ ๐ฅ๐๐๐๐๐ฆ๐๐ฆ๐ ๐๐ ๐ฃ๐๐ฅ๐ฆ๐ข๐๐๐๐ก ๐ง๐๐ง๐ ๐๐๐๐ข๐๐
LKPJ Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2025 mencatat realisasi pendapatan daerah mencapai 99,79 persen dari target, sedangkan realisasi belanja mencapai 93,14 persen.
Tetapi pada September 2026 muncul persoalan baru dalam proses perubahan APBD.
Badan Anggaran DPRD NTB berkonsultasi dengan Kemendagri mengenai evaluasi Perubahan APBD 2026 dan secara terbuka membahas terbatasnya waktu efektif pelaksanaan program menjelang akhir tahun.
Dalam konsultasi itu juga disebut adanya proses reviu Inspektorat terhadap sejumlah belanja pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan atensi KPK, termasuk sebagian belanja yang berkaitan dengan pokok-pokok pikiran DPRD.
Ini bukan berarti telah terjadi pelanggaran.
Justru proses reviu dan evaluasi merupakan bagian dari mekanisme pengawasan.
Tetapi secara tata kelola, persoalannya penting: anggaran yang sudah direncanakan harus memiliki cukup waktu untuk dilaksanakan, diawasi, dan menghasilkan manfaat sebelum tahun anggaran berakhir.
Kemendagri juga menekankan pentingnya memastikan kegiatan fisik dapat diselesaikan dalam tahun anggaran berjalan.
Dengan demikian, tantangan pemerintahan IqbalโDinda tidak hanya soal mendapatkan anggaran, tetapi juga mengubah anggaran menjadi program yang tepat waktu, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
๐๐ก๐ง๐๐๐ฅ๐๐ง๐๐ฆ: ๐๐ก๐๐๐๐ ๐๐๐ง๐ ๐๐๐ฆ๐ง๐๐ฅ๐ก๐๐ ๐ฌ๐๐ก๐ ๐ง๐๐๐๐ ๐๐ข๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐ก
Ada satu indikator yang justru membuat pembacaan pemerintahan ini menjadi lebih kompleks.
Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK 2025 untuk NTB menunjukkan indeks 64,93 dan masuk kategori โRentanโ. Komponen internal tercatat 72,82, eksternal 88,46 dan eksper 62,63.
Pada September 2026, KPK kembali menyampaikan bahwa nilai SPI NTB 64,93 masih berada di bawah ambang batas nasional 72,99 dan menyebut tata kelola pemerintahan NTB masih rentan terhadap praktik korupsi.
Angka ini bukan survei kepuasan terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur.
SPI mengukur dimensi integritas dan risiko korupsi, sehingga harus dibaca sebagai indikator tata kelola, bukan sebagai ukuran popularitas pemerintahan.
Namun justru karena berasal dari instrumen KPK, data ini penting ditempatkan dalam pembacaan rekam jejak pemerintahan.
Sebab pembangunan tidak hanya membutuhkan program yang banyak, tetapi juga sistem pemerintahan yang mampu menjaga integritas dalam menjalankan program tersebut.
๐๐๐๐จ, ๐๐๐๐๐๐ ๐๐ก๐ ๐ฃ๐จ๐๐๐๐ ๐ ๐๐ก๐๐๐๐ ๐ฃ๐๐ ๐๐ฅ๐๐ก๐ง๐๐๐๐ก ๐๐ก๐?
Di sinilah persoalan menjadi menarik.
Pemerintah Provinsi NTB memiliki SIMASKOT, sistem Survei Kepuasan Masyarakat Online Terintegrasi.
Dashboard SIMASKOT yang saat ini dapat diakses menampilkan IKM Provinsi 87,27, dengan 15.381 responden dan 459 standar pelayanan.
Tetapi angka tersebut harus dibaca secara benar.
87,27 bukan berarti 87,27 persen masyarakat NTB menyatakan puas terhadap pemerintahan IqbalโDinda.
SIMASKOT mengukur kepuasan masyarakat terhadap unit dan layanan publik, bukan approval rating politik terhadap gubernur dan wakil gubernur.
Bahkan dalam Satu Data NTB, dataset tahunan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat melalui SIMASKOT berdasarkan Perangkat Daerah dan Jenis Layanan Publik Tahun 2025 pada jadwal rilis masih tercatat โBelum Rilisโ.
Karena itu, belum tepat menjadikan angka 87,27 sebagai jawaban atas pertanyaan tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan IqbalโDinda.
๐๐๐ก๐ ๐ฃ๐๐ก๐๐จ๐๐จ๐ฅ ๐๐ก๐๐๐ฃ๐๐ก๐๐๐ก? ๐๐ ๐ฆ๐๐ก๐ ๐๐จ๐ฆ๐ง๐ฅ๐จ ๐๐๐ ๐๐๐๐ข๐ฆ๐ข๐ก๐๐๐ก ๐๐๐ง๐
Penelusuran terhadap survei terbuka menunjukkan bahwa terdapat beberapa survei sebelum Pilkada 2024.
Poltracking, misalnya, melakukan survei pada 31 Meiโ7 Juni 2024 terhadap 800 responden di seluruh kabupaten/kota NTB. Dalam survei itu, approval rating terhadap kinerja pemerintah provinsi secara bersama-sama tercatat 64,3 persen.
Tetapi angka tersebut menggambarkan pemerintahan sebelum IqbalโDinda, sehingga tidak dapat digunakan sebagai ukuran kinerja pemerintahan sekarang.
Nusra Institute kemudian melakukan survei pada 9โ13 September 2024 terhadap 1.000 responden. Survei tersebut melaporkan elektabilitas pasangan IqbalโDinda sebesar 31 persen dan menyebut tingkat kepuasan terhadap kinerja petahana berada di bawah 50 persen. Metodenya multistage random sampling dengan margin of error 3,16 persen.
Namun survei tersebut juga mempunyai konteks yang harus disampaikan kepada pembaca: survei dilakukan untuk memotret dinamika Pilkada 2024 dan menurut penjelasan Direktur Nusra Institute, pembiayaannya berasal dari seorang pengusaha yang tidak disebutkan namanya.
LSI juga melakukan survei pada Oktober 2024 dengan 1.540 responden dan metodologi stratified random sampling. Hasilnya kemudian diberitakan sebagai survei yang tidak terkait dengan pasangan IqbalโDinda.
Tetapi sekali lagi, semuanya adalah survei pra-pemilihan.
Bukan survei evaluasi setelah pemerintahan berjalan.
Dengan demikian, sampai penelusuran ini dilakukan pada September 2026, belum ditemukan survei independen terbuka yang secara khusus dan metodologis mengukur approval rating masyarakat NTB terhadap pemerintahan IqbalโDinda setelah mereka dilantik pada 20 Februari 2025.
Ini adalah fakta penting.
Karena publik memiliki hak untuk mengetahui bukan hanya berapa banyak program yang dilaksanakan pemerintah, tetapi juga bagaimana masyarakat menilai pemerintahan tersebut.
๐๐๐ง๐๐๐ ๐ฆ๐จ๐ฅ๐ฉ๐๐ ๐ ๐จ๐๐๐ ๐๐๐ฃ๐๐ฅ๐๐๐ฌ๐๐๐๐ก, ๐ฉ๐๐ฅ๐๐๐๐๐๐ฆ๐ ๐ ๐๐ก๐๐๐๐ ๐ฃ๐๐ก๐ง๐๐ก๐
Pengalaman Pilkada NTB 2024 juga menunjukkan mengapa publik harus hati-hati membaca angka survei.
Pada November 2024, Litbang Kompas secara resmi membantah melakukan survei prapilkada di NTB. Survei yang beredar menggunakan nama Litbang Kompas dinyatakan hoaks.
Karena itu, angka survei tidak boleh diterima hanya karena mencantumkan nama lembaga terkenal.
Metode, waktu penelitian, jumlah responden, teknik sampling, margin of error dan siapa yang membiayai survei perlu diketahui.
Dalam konteks pemerintahan, hal ini bahkan lebih penting karena angka kepuasan dapat membentuk persepsi publik terhadap kinerja pemerintah.
๐๐๐๐, ๐๐ฃ๐ ๐ฌ๐๐ก๐ ๐ฆ๐จ๐๐๐ ๐ง๐๐ฅ๐๐๐๐๐ง?
Jika seluruh data tersebut disusun tanpa memberikan label โberhasilโ atau โgagalโ, gambarannya menjadi lebih menarik.
Pertama, kemiskinan NTB mengalami penurunan hingga 11,17 persen pada Maret 2026.
Kedua, IPM meningkat menjadi 73,97 pada 2025, termasuk peningkatan rata-rata lama sekolah.
Ketiga, pemerintah mulai mendorong Desa Berdaya sebagai pendekatan pembangunan yang menghubungkan kemiskinan, ekonomi desa, pangan dan potensi lokal.
Keempat, konektivitas transportasi menunjukkan peningkatan jumlah penumpang BIZAM pada 2025.
Kelima, realisasi pendapatan APBD 2025 mencapai 99,79 persen dan realisasi belanja 93,14 persen.
Namun di sisi lain:
Pertama, SPI KPK 2025 menempatkan NTB pada indeks 64,93 dengan kategori Rentan.
Kedua, proses Perubahan APBD 2026 menghadapi persoalan waktu efektif pelaksanaan program dan proses reviu sejumlah belanja.
Ketiga, data kepuasan pelayanan publik tersedia melalui SIMASKOT, tetapi angka tersebut bukan approval rating terhadap gubernur.
Keempat, dataset tahunan SIMASKOT 2025 berdasarkan perangkat daerah dan jenis layanan pada Satu Data NTB masih tercatat belum rilis.
Kelima, belum ditemukan survei independen terbuka pascapelantikan yang secara khusus menjawab pertanyaan: seberapa puas masyarakat NTB terhadap pemerintahan IqbalโDinda?
๐ฅ๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ ๐ง๐๐๐๐ ๐๐จ๐๐จ๐ฃ ๐๐๐จ๐๐จ๐ฅ ๐๐๐ฅ๐ ๐๐๐ก๐ฌ๐๐๐ก๐ฌ๐ ๐ฃ๐ฅ๐ข๐๐ฅ๐๐
Pada akhirnya, pemerintahan IqbalโDinda masih berada pada fase awal pelaksanaan mandat lima tahun.
Karena itu, rekam jejaknya lebih tepat dibaca sebagai proses yang sedang berlangsung, bukan sebagai laporan akhir.
Data menunjukkan sejumlah indikator bergerak positif. Pada saat yang sama, masih terdapat persoalan tata kelola, integritas, pelaksanaan anggaran dan kebutuhan akan pengukuran kepuasan publik yang lebih terbuka.
Justru di sinilah ukuran pemerintahan yang sehat menjadi penting.
Bukan berapa banyak program yang dapat diumumkan.
Bukan pula berapa banyak kegiatan yang dapat difoto dan diberitakan.
Tetapi apakah program tersebut menghasilkan perubahan yang dapat diukur, apakah anggaran menghasilkan manfaat, apakah pelayanan semakin mudah diakses, apakah masyarakat merasakan perubahan, dan apakah seluruh proses pemerintahan berjalan dengan integritas.
Dan untuk menjawab pertanyaan terakhir tentang โbagaimana perasaan publik terhadap pemerintahan IqbalโDinda setelah satu tahun lebih berjalan?โ, NTB masih membutuhkan satu hal yang sangat sederhana tetapi penting:
data survei yang independen, transparan metodologinya, dan benar-benar mengukur pemerintahan yang sedang berjalan.
Sebab dalam demokrasi, pemerintah boleh menyampaikan capaian, media boleh menguji data, tetapi penilaian publik seharusnya juga memiliki ruang untuk diukur secara terbuka.
Itulah sebabnya rekam jejak sebuah pemerintahan tidak seharusnya dibangun hanya dari narasi pemerintah, dan tidak pula dari kritik semata.
Ia harus diuji oleh data.
๐๐๐ง๐๐ง๐๐ก ๐ฅ๐๐๐๐๐ฆ๐ ๐๐๐ฆ๐ ๐ฆ๐ ๐๐ฅ๐ง
Artikel ini disusun sebagai bahan literasi dan edukasi publik berdasarkan sumber resmi pemerintah, BPS, DPRD NTB, KPK serta pemberitaan mengenai survei yang dapat diverifikasi. Angka survei pra-Pilkada 2024 tidak digunakan sebagai ukuran kepuasan terhadap pemerintahan IqbalโDinda, melainkan hanya sebagai data pembanding historis.
Angka SIMASKOT juga tidak diperlakukan sebagai approval rating politik karena instrumennya mengukur kepuasan terhadap layanan publik.
Desa Smart tidak memberikan penilaian politik terhadap pemerintahan atau pejabat publik tertentu. Pembaca dipersilakan membaca data, membandingkan sumber, dan membentuk penilaiannya sendiri.
๐ฆ๐จ๐ ๐๐๐ฅ ๐ฅ๐จ๐๐จ๐๐๐ก ๐จ๐ง๐๐ ๐
โข BPS Provinsi NTB โ Profil Kemiskinan NTB Maret 2026.
โข BPS Provinsi NTB โ IPM Provinsi NTB 2025.
โข Pemerintah Provinsi NTB โ SIMASKOT.
โข Satu Data NTB โ Jadwal Rilis Dataset 2025.
โข KPK โ Survei Penilaian Integritas 2025.
โข ANTARA โ KPK menilai tata kelola Pemda NTB rentan korupsi, 3 September 2026.
โข DPRD Provinsi NTB โ LKPJ Gubernur NTB Tahun 2025.
โข DPRD Provinsi NTB โ Evaluasi Perubahan APBD 2026, 23 September 2026.
โข ANTARA โ Survei Poltracking NTB, Juni 2024.
โข ANTARA โ Survei Nusra Institute NTB, September 2024.
โข ANTARA โ Survei LSI NTB, Oktober 2024.
โข detikBali โ Klarifikasi Litbang Kompas terkait survei hoaks Pilgub NTB.
Status verifikasi: layak dipublikasikan sebagai artikel literasi/analisis publik, dengan catatan bahwa angka-angka pembangunan tidak boleh ditafsirkan sebagai hubungan sebab-akibat tunggal dengan pemerintahan IqbalโDinda, dan angka survei pra-Pilkada tidak boleh dipresentasikan sebagai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan saat ini.