𝘒𝘦𝘵𝘪𝘬𝘢 𝘥𝘪𝘨𝘪𝘵𝘢𝘭𝘪𝘴𝘢𝘴𝘪 𝘮𝘦𝘯𝘫𝘢𝘥𝘪 𝘣𝘢𝘨𝘪𝘢𝘯 𝘥𝘢𝘳𝘪 𝘱𝘦𝘮𝘣𝘦𝘳𝘥𝘢𝘺𝘢𝘢𝘯 𝘥𝘦𝘴𝘢, 𝘶𝘬𝘶𝘳𝘢𝘯 𝘬𝘦𝘣𝘦𝘳𝘩𝘢𝘴𝘪𝘭𝘢𝘯𝘯𝘺𝘢 𝘣𝘶𝘬𝘢𝘯 𝘩𝘢𝘯𝘺𝘢 𝘢𝘱𝘢𝘬𝘢𝘩 𝘥𝘦𝘴𝘢 𝘮𝘦𝘮𝘪𝘭𝘪𝘬𝘪 𝘱𝘭𝘢𝘵𝘧𝘰𝘳𝘮, 𝘵𝘦𝘵𝘢𝘱𝘪 𝘢𝘱𝘢𝘬𝘢𝘩 𝘥𝘦𝘴𝘢 𝘮𝘢𝘮𝘱𝘶 𝘮𝘦𝘯𝘨𝘶𝘢𝘴𝘢𝘪, 𝘮𝘦𝘯𝘨𝘩𝘪𝘥𝘶𝘱𝘬𝘢𝘯, 𝘥𝘢𝘯 𝘮𝘦𝘮𝘱𝘦𝘳𝘵𝘢𝘩𝘢𝘯𝘬𝘢𝘯𝘯𝘺𝘢.

Oleh: Redaksi DESA SMART

Ada satu pertanyaan sederhana yang layak diajukan ketika membicarakan Program Desa Berdaya NTB:

Apakah sebuah desa benar-benar menjadi berdaya hanya karena sudah memiliki platform digital, sistem informasi, dan berbagai program pendampingan?

Pertanyaan ini penting karena istilah berdaya sesungguhnya jauh lebih besar daripada sekadar terhubung secara digital.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan Peraturan Gubernur NTB Nomor 23 Tahun 2025 tentang Desa Berdaya sebagai salah satu landasan program. Regulasi tersebut menetapkan Desa Berdaya melalui dua pendekatan, yakni Desa Berdaya Transformatif dan Desa Berdaya Tematik, dengan tujuan antara lain mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat desa serta mempercepat kemandirian ekonomi masyarakat desa dan kelurahan. Regulasi itu juga ditempatkan dalam kerangka RPJMD NTB 2025–2029.

Artinya, Desa Berdaya sejak awal memang tidak dirancang semata-mata sebagai proyek pembuatan website desa.

Di dalam implementasinya, Sistem Informasi Desa (SID) kemudian ditempatkan sebagai salah satu fondasi penting. Bappeda NTB menjelaskan bahwa SID diarahkan untuk mendukung tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, sekaligus menyediakan informasi mengenai program, kegiatan, perkembangan, hingga penerima manfaat kepada masyarakat.

Secara konsep, arah ini menarik.

Tetapi justru di sinilah pertanyaan yang lebih mendasar dimulai.

𝗣𝗟𝗔𝗧𝗙𝗢𝗥𝗠 𝗕𝗨𝗞𝗔𝗡 𝗦𝗔𝗠𝗔 𝗗𝗘𝗡𝗚𝗔𝗡 𝗣𝗘𝗠𝗕𝗘𝗥𝗗𝗔𝗬𝗔𝗔𝗡

Membangun platform relatif mudah.

Yang jauh lebih sulit adalah membuat desa mampu menggunakannya secara mandiri, memperbarui datanya, mengembangkan layanannya, menjaga keamanannya, membaca data untuk mengambil keputusan, dan memastikan sistem tersebut tetap hidup ketika pendampingan berakhir.

Karena itu, keberadaan website atau SID seharusnya tidak langsung dianggap sebagai bukti bahwa sebuah desa sudah berdaya.

Data evaluasi yang dipublikasikan Bappeda NTB pada September 2025 bahkan menunjukkan persoalan yang sangat menarik: dari 106 desa yang telah dipantau, 45 desa disebut telah mengimplementasikan SID secara aktif, 47 desa memiliki SID tetapi tidak diperbarui, dan 5 desa belum memilikinya. Angka-angka yang dipublikasikan tersebut sendiri belum menjumlahkan seluruh 106 desa, sehingga data itu perlu dibaca secara hati-hati dan tidak dianggap sebagai distribusi lengkap seluruh desa yang dipantau.

Namun ada satu pesan penting yang tetap dapat dibaca dari data tersebut:

memiliki sistem belum tentu sama dengan mampu menghidupkan sistem.

Di sinilah ukuran keberdayaan digital desa seharusnya mulai diperluas.

Bukan hanya:

“Apakah desa memiliki website?”

Tetapi:

“Siapa yang mengelolanya?”

“Siapa yang memiliki kendali terhadap data?”

“Seberapa bebas desa mengembangkan sistem sesuai kebutuhannya?”

“Apakah perangkat desa memiliki kapasitas untuk memperbaruinya?”

Dan yang paling penting:

“Apakah sistem tersebut tetap berjalan ketika program pendampingan selesai?”

𝗗𝗘𝗦𝗔 𝗕𝗜𝗦𝗔 𝗗𝗜𝗚𝗜𝗧𝗔𝗟, 𝗧𝗘𝗧𝗔𝗣𝗜 𝗕𝗘𝗟𝗨𝗠 𝗧𝗘𝗡𝗧𝗨 𝗕𝗘𝗥𝗗𝗔𝗬𝗔

Inilah perbedaan antara digitalisasi desa dan pemberdayaan digital desa.

Digitalisasi dapat menghasilkan perangkat, aplikasi, website, dashboard, dan basis data.

Pemberdayaan harus menghasilkan kemampuan.

Sebuah desa dapat memiliki website yang tampil menarik, tetapi apabila seluruh perubahan konten harus menunggu pihak lain, kemampuan pengelolaannya terbatas, data tidak diperbarui, atau desa tidak memiliki ruang yang cukup untuk mengembangkan sistem sesuai kebutuhan lokal, maka teknologi tersebut belum sepenuhnya menjadi kekuatan desa.

Ini bukan berarti platform tersebut tidak berguna.

Sebaliknya, platform dapat menjadi infrastruktur penting untuk membuka akses informasi, memperbaiki administrasi, membangun transparansi, dan menyediakan basis data pembangunan.

Tetapi teknologi hanyalah alat.

Yang menentukan keberdayaan adalah kapasitas manusia dan kelembagaan yang berada di belakang alat tersebut.

𝗣𝗘𝗥𝗦𝗢𝗔𝗟𝗔𝗡 𝗦𝗘𝗕𝗘𝗡𝗔𝗥𝗡𝗬𝗔 𝗔𝗗𝗔𝗟𝗔𝗛 𝗞𝗘𝗞𝗨𝗔𝗦𝗔𝗔𝗡 𝗨𝗡𝗧𝗨𝗞 𝗠𝗘𝗡𝗚𝗘𝗟𝗢𝗟𝗔

Ketika sebuah sistem informasi ditempatkan di desa, pertanyaan tentang teknologi pada akhirnya akan bertemu dengan pertanyaan tentang kewenangan.

Sejauh mana desa dapat menentukan isi, mengelola data, memperbaiki informasi, mengembangkan layanan, dan menggunakan data tersebut untuk menentukan kebijakan pembangunan?

Semakin besar kemampuan desa mengelola sistemnya sendiri, semakin besar pula peluang teknologi menjadi instrumen pemberdayaan.

Sebaliknya, apabila desa hanya menjadi pengguna akhir dari sebuah sistem yang desain, pengembangan, dan keputusan utamanya berada di luar desa, maka perlu dipastikan apakah desa sedang diberdayakan atau sekadar didigitalisasi.

Ini bukan tuduhan terhadap desain program tertentu.

Ini adalah pertanyaan tata kelola yang justru penting diajukan sejak awal agar tujuan pemberdayaan tidak berhenti pada indikator kepemilikan platform.

𝗢𝗣𝗘𝗡 𝗦𝗢𝗨𝗥𝗖𝗘 𝗕𝗨𝗞𝗔𝗡 𝗔𝗨𝗧𝗢𝗠𝗔𝗧𝗜𝗦 𝗠𝗘𝗡𝗝𝗔𝗗𝗜 𝗢𝗧𝗢𝗡𝗢𝗠

Bappeda NTB menjelaskan bahwa SID dipilih antara lain karena bersifat open source serta relatif mudah diakses dan digunakan oleh desa.

Ini merupakan fondasi yang penting.

Namun open source juga tidak otomatis berarti seluruh desa memiliki kapasitas untuk menguasai teknologi tersebut.

Keterbukaan kode berbeda dengan kemampuan mengelola sistem.

Desa tetap membutuhkan operator yang terampil, tata kelola data, dokumentasi, dukungan teknis, keamanan, pembaruan sistem, serta kelembagaan yang mampu memastikan pengetahuan tidak hilang ketika orang yang mengelolanya berpindah tugas.

Karena itu, keberhasilan digitalisasi desa tidak cukup diukur dari berapa banyak desa yang sudah terpasang sistem.

Ukuran yang lebih penting adalah berapa banyak desa yang mampu mengelolanya secara berkelanjutan.

𝗣𝗘𝗡𝗗𝗔𝗠𝗣𝗜𝗡𝗚𝗔𝗡: 𝗝𝗔𝗡𝗚𝗔𝗡 𝗦𝗔𝗠𝗣𝗔𝗜 𝗠𝗘𝗡𝗝𝗔𝗗𝗜 𝗞𝗘𝗧𝗘𝗥𝗚𝗔𝗡𝗧𝗨𝗡𝗚𝗔𝗡

Desain Desa Berdaya juga melibatkan perguruan tinggi. Bappeda NTB menyebut sembilan perguruan tinggi terlibat dalam penguatan SID dan program tematik, termasuk melalui pola desa binaan selama tiga tahun. Mahasiswa antara lain diarahkan membantu pengamatan SID, fasilitasi penyediaan dan pembaruan data, pelayanan administrasi desa, serta pengelolaan website desa.

Pendekatan semacam ini dapat menjadi mekanisme transfer pengetahuan.

Tetapi ada pertanyaan yang harus selalu menyertainya:

Apa yang terjadi setelah pendamping pergi?

Jika setelah tiga tahun desa justru kembali membutuhkan pihak luar untuk melakukan pekerjaan yang sama, maka keberhasilan pendampingan perlu dievaluasi kembali.

Pendampingan yang baik seharusnya membuat desa semakin mampu berdiri sendiri, bukan semakin bergantung kepada pendamping.

Dengan kata lain:

pendampingan seharusnya meninggalkan kemampuan, bukan ketergantungan.

𝗣𝗥𝗢𝗚𝗥𝗔𝗠 𝗕𝗢𝗟𝗘𝗛 𝗕𝗘𝗥𝗚𝗔𝗡𝗧𝗜, 𝗧𝗘𝗧𝗔𝗣𝗜 𝗞𝗔𝗣𝗔𝗦𝗜𝗧𝗔𝗦 𝗗𝗘𝗦𝗔 𝗝𝗔𝗡𝗚𝗔𝗡 𝗜𝗞𝗨𝗧 𝗛𝗜𝗟𝗔𝗡𝗚

Ada satu persoalan lain yang sering luput dari pembicaraan tentang program pembangunan: keberlanjutan lintas pemerintahan.

Desa Berdaya saat ini ditempatkan dalam kerangka RPJMD NTB 2025–2029.

Tetapi pembangunan desa berlangsung jauh lebih lama daripada satu periode perencanaan.

Karena itu, pertanyaan strategisnya bukan apakah sebuah program akan dipertahankan dengan nama yang sama.

Pertanyaannya adalah:

Apa yang akan tetap tinggal di desa apabila suatu hari nama program berubah, kebijakan berubah, anggaran berubah, atau prioritas pemerintahan berubah?

Perubahan pemerintahan merupakan bagian normal dari siklus demokrasi dan administrasi negara. Setiap pemerintahan dapat membawa penekanan kebijakan yang berbeda.

Yang perlu dijaga adalah agar perubahan tersebut tidak membuat desa kehilangan hasil pembelajaran yang telah dibangun.

Jika hari ini desa dilatih mengelola data, maka kemampuan tersebut harus tetap berada di desa.

Jika hari ini desa dibangun sistem informasinya, maka pengetahuan mengelolanya harus tetap berada di desa.

Jika hari ini desa memperoleh pendampingan, maka setelah pendampingan berakhir desa semestinya memiliki kemampuan yang lebih tinggi daripada sebelumnya.

Program boleh berganti. Pemerintahan boleh berganti. Kepala daerah boleh berganti. Tetapi kapasitas desa seharusnya tidak ikut berganti.

𝗗𝗔𝗥𝗜 𝗪𝗔𝗥𝗜𝗦𝗔𝗡 𝗣𝗥𝗢𝗚𝗥𝗔𝗠 𝗠𝗘𝗡𝗨𝗝𝗨 𝗪𝗔𝗥𝗜𝗦𝗔𝗡 𝗞𝗘𝗠𝗔𝗠𝗣𝗨𝗔𝗡

Inilah tantangan terbesar Desa Berdaya.

Jangan sampai yang diwariskan kepada desa hanya nama program, logo, website, aplikasi, dashboard, dokumen, dan laporan kegiatan.

Yang jauh lebih penting adalah warisan kemampuan.

Desa harus memiliki kemampuan membaca kondisi sosial-ekonominya sendiri.

Desa harus mampu mengetahui siapa yang membutuhkan intervensi.

Desa harus mampu memperbarui dan menjaga datanya.

Desa harus mampu menggunakan data untuk menyusun prioritas.

Desa harus mampu mengelola teknologi yang digunakan.

Dan yang tidak kalah penting, desa harus mampu mempertahankan pengetahuan tersebut ketika personel, pendamping, maupun pemerintahan berubah.

Pada titik inilah istilah “Desa Berdaya” memperoleh ukuran yang lebih konkret.

Desa berdaya bukan sekadar desa yang memiliki platform.

Desa berdaya adalah desa yang memiliki kemampuan untuk menggunakan platform sebagai alat untuk mengurus dirinya sendiri.

𝗣𝗘𝗡𝗨𝗧𝗨𝗣: 𝗣𝗘𝗥𝗧𝗔𝗡𝗬𝗔𝗔𝗡 𝗬𝗔𝗡𝗚 𝗦𝗘𝗛𝗔𝗥𝗨𝗦𝗡𝗬𝗔 𝗧𝗜𝗗𝗔𝗞 𝗕𝗢𝗟𝗘𝗛 𝗛𝗜𝗟𝗔𝗡𝗚

Desa Berdaya memiliki gagasan yang luas: pemberdayaan, penguatan ekonomi, pengurangan kemiskinan, pengembangan potensi lokal, penguatan data, serta pemanfaatan teknologi.

Tetapi justru karena gagasannya besar, ukuran keberhasilannya tidak boleh berhenti pada jumlah program yang dilaksanakan.

Ukuran terpentingnya adalah perubahan kemampuan desa.

Apakah desa semakin mampu mengambil keputusan berdasarkan data?

Apakah desa semakin mampu mengelola teknologi sendiri?

Apakah desa semakin mampu mengembangkan ekonominya?

Apakah masyarakat semakin memiliki akses terhadap informasi pembangunan?

Dan akhirnya:

Ketika program ini suatu hari selesai, apa yang akan tetap tinggal di desa?

Jika jawabannya adalah kemampuan, pengetahuan, data yang terkelola, kelembagaan yang kuat, dan sistem yang dapat terus dikembangkan, maka pemberdayaan memiliki fondasi yang kuat.

Tetapi jika yang tersisa hanya platform yang tidak diperbarui dan website yang sekadar menjadi etalase informasi, maka kita perlu bertanya kembali: apakah desa sudah benar-benar berdaya, atau baru sekadar terlihat digital?

Inilah provokasi intelektual yang perlu terus dijaga.

Sebab membangun platform mungkin membutuhkan anggaran dan teknologi, tetapi membangun desa yang mampu menguasai platform membutuhkan waktu, manusia, kewenangan, dan keberlanjutan.

Dan jangan sampai setiap pergantian pemerintahan melahirkan program baru, sementara desa kembali harus belajar dari nol.

𝗖𝗮𝘁𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗥𝗲𝗱𝗮𝗸𝘀𝗶 Desa Smart

Tulisan ini merupakan analisis editorial atas arah dan desain kebijakan Desa Berdaya NTB. Pernyataan mengenai pelaksanaan program merujuk pada dokumen regulasi dan publikasi resmi pemerintah; sedangkan pertanyaan mengenai kewenangan, kapasitas, dan keberlanjutan merupakan sudut pandang analitis yang dimaksudkan untuk mendorong diskusi publik yang konstruktif.

𝗦𝗨𝗠𝗕𝗘𝗥 𝗥𝗨𝗝𝗨𝗞𝗔𝗡

• Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 23 Tahun 2025 tentang Desa Berdaya, JDIH Provinsi Nusa Tenggara Barat.

• Bappeda Provinsi NTB — Penguatan Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi dalam rangka Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) sebagai Bagian dari Upaya Akselerasi Program Unggulan Desa Berdaya, 18 September 2025.

• Bappeda Provinsi NTB — Penguatan Sistem Informasi Desa (SID) Jadi Fondasi Program Unggulan Desa Berdaya, 9 Januari 2026.

• Bappeda Provinsi NTB — NTB Perkuat Sistem Informasi Desa, Pemprov NTT Lakukan Studi Tiru SID, 9 September 2026.[JDIH Provinsi NTB — Pergub Nomor 23 Tahun 2025 tentang Desa Berdaya.