𝗠𝗘𝗡𝗘𝗟𝗨𝗦𝗨𝗥𝗜 𝗥𝗘𝗞𝗔𝗠 𝗝𝗘𝗝𝗔𝗞 𝗣𝗘𝗠𝗘𝗥𝗜𝗡𝗧𝗔𝗛𝗔𝗡 𝗝𝗔𝗥𝗢𝗧

𝗠𝗘𝗡𝗘𝗟𝗨𝗦𝗨𝗥𝗜 𝗥𝗘𝗞𝗔𝗠 𝗝𝗘𝗝𝗔𝗞 𝗣𝗘𝗠𝗘𝗥𝗜𝗡𝗧𝗔𝗛𝗔𝗡 𝗝𝗔𝗥𝗢𝗧–𝗔𝗡𝗦𝗢𝗥𝗜

Tanggal: 26 Sep 2026

Kategori: Editorial

Post dari: Admin

𝘋𝘢𝘳𝘪 𝘱𝘦𝘭𝘢𝘯𝘵𝘪𝘬𝘢𝘯, 𝘱𝘦𝘯𝘢𝘵𝘢𝘢𝘯 𝘣𝘪𝘳𝘰𝘬𝘳𝘢𝘴𝘪, 12 𝘱𝘳𝘰𝘨𝘳𝘢𝘮 𝘶𝘯𝘨𝘨𝘶𝘭𝘢𝘯, 𝘱𝘦𝘮𝘣𝘢𝘯𝘨𝘶𝘯𝘢𝘯 𝘪𝘯𝘧𝘳𝘢𝘴𝘵𝘳𝘶𝘬𝘵𝘶𝘳, 𝘈𝘗𝘉𝘋, 𝘩𝘪𝘯𝘨𝘨𝘢 𝘣𝘢𝘨𝘢𝘪𝘮𝘢𝘯𝘢 𝘮𝘢𝘴𝘺𝘢𝘳𝘢𝘬𝘢𝘵 𝘮𝘦𝘯𝘪𝘭𝘢𝘪 𝘬𝘪𝘯𝘦𝘳𝘫𝘢 𝘱𝘦𝘮𝘦𝘳𝘪𝘯𝘵𝘢𝘩 𝘮𝘦𝘯𝘫𝘦𝘭𝘢𝘯𝘨 𝘥𝘶𝘢 𝘵𝘢𝘩𝘶𝘯 𝘱𝘦𝘳𝘵𝘢𝘮𝘢.

𝘊𝘢𝘵𝘢𝘵𝘢𝘯: 𝘢𝘳𝘵𝘪𝘬𝘦𝘭 𝘪𝘯𝘪 𝘮𝘦𝘳𝘶𝘱𝘢𝘬𝘢𝘯 𝘱𝘦𝘯𝘦𝘭𝘶𝘴𝘶𝘳𝘢𝘯 𝘣𝘦𝘳𝘣𝘢𝘴𝘪𝘴 𝘥𝘰𝘬𝘶𝘮𝘦𝘯 𝘱𝘦𝘮𝘦𝘳𝘪𝘯𝘵𝘢𝘩, 𝘥𝘢𝘵𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘦𝘯𝘤𝘢𝘯𝘢𝘢𝘯 𝘥𝘢𝘯 𝘢𝘯𝘨𝘨𝘢𝘳𝘢𝘯, 𝘩𝘢𝘴𝘪𝘭 𝘴𝘶𝘳𝘷𝘦𝘪, 𝘴𝘦𝘳𝘵𝘢 𝘱𝘦𝘮𝘣𝘦𝘳𝘪𝘵𝘢𝘢𝘯 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘥𝘢𝘱𝘢𝘵 𝘥𝘪𝘷𝘦𝘳𝘪𝘧𝘪𝘬𝘢𝘴𝘪 𝘩𝘪𝘯𝘨𝘨𝘢 26 𝘚𝘦𝘱𝘵𝘦𝘮𝘣𝘦𝘳 2026.

Oleh : Redaksi DESA SMART

Ketika Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P. dan Drs. H. Mohamad Ansori dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa pada 20 Februari 2025, keduanya menerima mandat politik dari hasil Pilkada Sumbawa 2024.

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa, pasangan Jarot–Ansori memperoleh 102.923 suara atau sekitar 39,33 persen dari total suara sah. Angka tersebut merupakan perolehan tertinggi di antara empat pasangan calon.

Namun setelah pelantikan, mandat politik berubah menjadi mandat pemerintahan.

Ukuran keberhasilan tidak lagi semata-mata tentang kemenangan dalam pemilu, melainkan tentang bagaimana pemerintahan bekerja, bagaimana anggaran digunakan, bagaimana program dilaksanakan, dan sejauh mana masyarakat merasakan perubahan.

Karena itu, pertanyaan yang lebih relevan setelah sekitar satu tahun tujuh bulan pemerintahan berjalan adalah:

Apa yang telah dilakukan?

Apa yang sudah berubah?

Dan apa yang masih harus dituntaskan?

Tulisan ini mencoba membaca pertanyaan tersebut berdasarkan data dan dokumen yang tersedia.

𝗗𝗔𝗥𝗜 𝗣𝗘𝗟𝗔𝗡𝗧𝗜𝗞𝗔𝗡 𝗠𝗘𝗡𝗨𝗝𝗨 𝗞𝗢𝗡𝗦𝗢𝗟𝗜𝗗𝗔𝗦𝗜 𝗣𝗘𝗠𝗘𝗥𝗜𝗡𝗧𝗔𝗛𝗔𝗡

Jarot–Ansori resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada 20 Februari 2025 bersama kepala daerah hasil Pilkada 2024 lainnya.

Sesaat setelah pelantikan, Jarot menyampaikan bahwa pemerintahannya akan melakukan koordinasi dan konsolidasi serta mengambil langkah cepat untuk program jangka pendek.

Tetapi pemerintahan baru tidak memulai dari halaman kosong.

APBD 2025 pada dasarnya telah disusun sebelum pasangan Jarot–Ansori dilantik. Karena itu, perubahan arah pembangunan tidak dapat dilakukan sekaligus dalam beberapa bulan pertama.

Hal tersebut kemudian menjadi salah satu alasan mengapa implementasi 12 program unggulan baru terlihat lebih nyata melalui Perubahan APBD 2025 dan kemudian diperluas pada APBD 2026.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa pada November 2025 menjelaskan bahwa visi-misi Jarot–Ansori mulai diimplementasikan secara bertahap melalui APBD Perubahan 2025 dan diproyeksikan berjalan lebih penuh pada 2026.

Dengan demikian, membaca 100 hari pertama pemerintahan sebagai ukuran pelaksanaan seluruh janji politik juga perlu dilakukan secara hati-hati.

𝗩𝗜𝗦𝗜 𝗣𝗢𝗟𝗜𝗧𝗜𝗞 𝗠𝗘𝗡𝗝𝗔𝗗𝗜 𝗗𝗢𝗞𝗨𝗠𝗘𝗡 𝗣𝗘𝗠𝗕𝗔𝗡𝗚𝗨𝗡𝗔𝗡

Pada 6 Maret 2025, Bupati Jarot menyampaikan visi dan misi pemerintahan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa.

Visinya adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera.”

Visi tersebut diterjemahkan ke dalam lima misi pembangunan yang mencakup sumber daya manusia dan sosial budaya, pemerintahan dan birokrasi, lingkungan dan infrastruktur, perekonomian, serta kesejahteraan masyarakat.

Visi dan misi tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa 2025–2029.

Dokumen tersebut menjadi instrumen utama perencanaan pembangunan lima tahunan. Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa juga mencantumkan Perda Nomor 3 Tahun 2025 sebagai Perda tentang RPJMD Tahun 2025–2029.

Artinya, pemerintahan Jarot–Ansori tidak hanya memiliki janji politik, tetapi juga memiliki dokumen perencanaan yang memuat program, sasaran dan indikator pembangunan.

Di sinilah proses evaluasi publik sebenarnya dapat dimulai.

𝗗𝗨𝗔 𝗕𝗘𝗟𝗔𝗦 𝗣𝗥𝗢𝗚𝗥𝗔𝗠 𝗨𝗡𝗚𝗚𝗨𝗟𝗔𝗡

Pemerintah Kabupaten Sumbawa secara resmi mencantumkan 12 program unggulan pemerintahan Jarot–Ansori, yaitu:

1. Penampungan air hujan, cek dam dan sumur bor sebagai sumber irigasi pertanian.

2. Peningkatan pendapatan daerah hingga 50 persen.

3. Peningkatan jaringan jalan mantap hingga 80 persen.

4. Penciptaan tenaga kerja unggul dan mandiri.

5. Industrialisasi produk unggulan daerah dan peningkatan investasi.

6. Satgas pengamanan harga benih, pupuk, gabah dan jagung.

7. Perlindungan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.

8. Insentif bagi imam masjid, guru ngaji dan pemuka agama hingga tingkat dusun.

9. Bantuan modal bagi pelaku UMKM dan pendampingan entrepreneur milenial.

10. Penataan lingkungan dan tata kota serta peningkatan sarana olahraga dan rekreasi.

11. Peningkatan tambahan penghasilan ASN.

12. Siswa sehat bergizi dan Kartu Sumbawa Pintar.

Dua belas program ini menarik karena menyediakan sejumlah indikator yang relatif konkret untuk dipantau masyarakat.

𝗣𝗘𝗡𝗔𝗧𝗔𝗔𝗡 𝗕𝗜𝗥𝗢𝗞𝗥𝗔𝗦𝗜: 𝟴𝟵 𝗣𝗘𝗝𝗔𝗕𝗔𝗧 𝗗𝗜𝗠𝗨𝗧𝗔𝗦𝗜

Salah satu langkah awal yang cukup terlihat adalah penataan birokrasi.

Pada 1 Agustus 2025, Bupati Jarot melantik 89 pejabat struktural.

Komposisinya terdiri atas 14 pejabat pimpinan tinggi pratama, 54 pejabat administrator dan 21 pejabat pengawas. Pelantikan tersebut ditetapkan melalui SK Bupati Sumbawa Nomor 833 Tahun 2025.

Bupati menyatakan mutasi dilakukan untuk kepentingan organisasi dan pelayanan publik serta membantah adanya tekanan politik atau intervensi tim sukses.

Sebelumnya memang muncul pemberitaan mengenai isu jual beli jabatan dan keberadaan “tim bayangan”. Namun isu tersebut merupakan tuduhan atau informasi yang beredar, bukan fakta yang dapat diperlakukan sebagai kesimpulan tanpa pembuktian.

Yang dapat diverifikasi adalah:

Mutasi terjadi.

Jumlah pejabat yang dilantik adalah 89 orang.

Alasan yang disampaikan pemerintah adalah kebutuhan organisasi dan pelayanan publik.

Sedangkan penilaian terhadap kualitas penataan birokrasi membutuhkan indikator yang lebih luas daripada sekadar jumlah pejabat yang dimutasi.

𝗪𝗧𝗣: 𝗖𝗔𝗣𝗔𝗜𝗔𝗡 𝟮𝟬𝟮𝟰 𝗬𝗔𝗡𝗚 𝗛𝗔𝗥𝗨𝗦 𝗗𝗜𝗕𝗔𝗖𝗔 𝗗𝗘𝗡𝗚𝗔𝗡 𝗞𝗢𝗡𝗧𝗘𝗞𝗦

Pada Mei 2025, Pemerintah Kabupaten Sumbawa menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2024.

BPK RI Perwakilan NTB mencatat LHP atas LKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 dengan opini WTP, bernomor 157/LHP/XIX.MTR/05/2025 dan bertanggal 23 Mei 2025.

Opini tersebut merupakan WTP ke-11 Kabupaten Sumbawa.

Tetapi terdapat satu konteks yang sangat penting.

LKPD yang diperiksa adalah Tahun Anggaran 2024.

Sementara Jarot–Ansori baru dilantik pada Februari 2025.

Karena itu, WTP tersebut tidak tepat jika seluruhnya dianggap sebagai hasil pemerintahan Jarot–Ansori.

Dalam pemberitaan saat menerima WTP, Jarot sendiri mengakui adanya fondasi yang telah dibangun pemerintahan sebelumnya.

Bagi pemerintahan baru, WTP tersebut lebih tepat dibaca sebagai titik awal tata kelola keuangan yang harus dipertahankan dan ditingkatkan.

𝗣𝗘𝗥𝗧𝗔𝗡𝗜𝗔𝗡: 𝗔𝗜𝗥 𝗠𝗘𝗡𝗝𝗔𝗗𝗜 𝗣𝗥𝗜𝗢𝗥𝗜𝗧𝗔𝗦

Program pertama Jarot–Ansori menempatkan air sebagai persoalan penting dalam pembangunan pertanian.

Hingga Juni 2026, Bapperida melaporkan pembangunan dan rehabilitasi berbagai infrastruktur pertanian.

Data yang dipublikasikan menunjukkan terdapat pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi pada 52 ruas, Jaringan Irigasi Air Tanah, rehabilitasi jaringan utama, embung, serta infrastruktur pendukung lainnya.

Total dukungan anggaran yang dilaporkan mencapai sekitar Rp119,55 miliar, berasal dari APBD, APBN dan sumber pendanaan lainnya.

Pada tahap sebelumnya, pemerintah juga mencatat pembangunan 12 unit check dam, 27 unit jaringan irigasi usaha tani, 3.875 meter irigasi perpipaan, 14 sumur bor, 74 sumur dangkal dan 40 mesin pompa.

Namun pembangunan fisik bukanlah ukuran akhir.

Output-nya adalah infrastruktur.

Outcome-nya harus terlihat pada:

bertambahnya luas tanam,

meningkatnya indeks pertanaman,

berkurangnya risiko gagal panen,

dan pada akhirnya meningkatnya pendapatan petani.

Karena itu, dampak program ini masih perlu dibaca melalui data pertanian beberapa tahun ke depan.

𝗝𝗔𝗟𝗔𝗡: 𝗧𝗔𝗥𝗚𝗘𝗧 𝟴𝟬 𝗣𝗘𝗥𝗦𝗘𝗡 𝗠𝗔𝗦𝗜𝗛 𝗝𝗔𝗨𝗛

Program jalan menjadi salah satu indikator paling mudah dibandingkan antara target dan kondisi aktual.

Pemerintah menargetkan kemantapan jalan kabupaten mencapai 80 persen.

Namun data hingga Juni 2026 menunjukkan tingkat kemantapan jalan baru 54,11 persen.

Komposisinya terdiri atas sekitar 50,49 persen jalan dalam kondisi baik dan 3,62 persen dalam kondisi sedang. Sementara 3,72 persen rusak ringan dan 42,17 persen masih dalam kondisi rusak berat.

Artinya, terdapat selisih sekitar 25,89 poin persentase antara capaian 54,11 persen dan target 80 persen.

Angka ini tidak berarti pembangunan jalan tidak berjalan.

Tetapi menunjukkan bahwa target 80 persen masih membutuhkan pekerjaan besar.

Pada September 2026, kondisi jalan kembali menjadi salah satu perhatian DPRD. Fraksi Demokrat–PPP Pembangunan meminta peningkatan belanja modal untuk memperbaiki ruas jalan rusak, terutama menjelang musim penghujan.

Dengan demikian, jalan merupakan salah satu indikator yang sangat layak dipantau publik setiap tahun.

𝗣𝗘𝗡𝗗𝗔𝗣𝗔𝗧𝗔𝗡 𝗗𝗔𝗘𝗥𝗔𝗛: 𝗠𝗔𝗦𝗜𝗛 𝗔𝗗𝗔 𝗧𝗔𝗡𝗧𝗔𝗡𝗚𝗔𝗡 𝗙𝗜𝗦𝗞𝗔𝗟

Salah satu janji politik Jarot–Ansori adalah meningkatkan pendapatan daerah hingga 50 persen.

Dalam perubahan KUA-PPAS 2026, pendapatan daerah meningkat dari sekitar Rp1,89 triliun menjadi Rp1,94 triliun, atau bertambah Rp45,83 miliar.

PAD ditargetkan sekitar Rp251,59 miliar.

Namun struktur fiskal Sumbawa menunjukkan bahwa transfer pemerintah masih mendominasi pendapatan.

Dalam rancangan KUA-PPAS 2027, pendapatan daerah diproyeksikan sekitar Rp1,92 triliun, terdiri antara lain dari PAD Rp269,78 miliar dan pendapatan transfer sekitar Rp1,64 triliun.

Data ini memperlihatkan bahwa agenda meningkatkan PAD tidak sederhana.

Ia menyangkut kemampuan pemerintah memperluas sumber pendapatan daerah sekaligus menjaga agar peningkatan penerimaan tidak menjadi beban yang tidak proporsional bagi masyarakat.

𝗜𝗡𝗩𝗘𝗦𝗧𝗔𝗦𝗜: 𝗔𝗡𝗚𝗞𝗔 𝟭𝟬,𝟯𝟳 𝗣𝗘𝗥𝗦𝗘𝗡 𝗣𝗘𝗥𝗟𝗨 𝗗𝗜𝗕𝗔𝗖𝗔 𝗗𝗘𝗡𝗚𝗔𝗡 𝗕𝗘𝗡𝗔𝗥

Di bagian ini terdapat koreksi penting terhadap narasi awal.

Angka 10,37 persen bukan berarti investasi Sumbawa meningkat 10,37 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Data DPMPTSP yang diberitakan pada Juni 2026 menyebut realisasi investasi hingga Triwulan II mencapai Rp186,69 miliar, atau sekitar 10,37 persen dari target investasi 2026 sebesar Rp1,8 triliun.

Sementara itu, pemerintah melaporkan telah memberikan bantuan kepada 33 pelaku industri lokal dengan nilai sekitar Rp771,35 juta untuk mendukung industrialisasi produk unggulan daerah.

Jadi, indikator investasi perlu dibaca dengan hati-hati.

Yang perlu dipantau bukan hanya nilai investasi yang masuk, tetapi juga:

berapa tenaga kerja lokal yang terserap,

berapa nilai tambah yang tinggal di Sumbawa,

seberapa besar keterlibatan UMKM lokal,

dan bagaimana dampak investasi terhadap pendapatan masyarakat.

𝗕𝗟𝗢𝗞 𝗘𝗟𝗔𝗡𝗚: 𝗨𝗝𝗜𝗔𝗡 𝗣𝗘𝗡𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗧𝗔𝗧𝗔 𝗞𝗘𝗟𝗢𝗟𝗔 𝗜𝗡𝗩𝗘𝗦𝗧𝗔𝗦𝗜

Perkembangan investasi besar juga terlihat dalam rencana pertambangan tembaga dan emas Blok Elang.

Pada 22 September 2026, Pemerintah Kabupaten Sumbawa bersama PT Amman Mineral Nusa Tenggara mengikuti konsultasi publik dalam rangka penyusunan AMDAL rencana kegiatan pertambangan Blok Elang beserta fasilitas pendukungnya.

Bupati Jarot menyampaikan bahwa konsultasi publik harus menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi sekaligus menyampaikan aspirasi dan kekhawatiran.

Dalam konteks pemerintahan daerah, proyek sebesar ini akan menjadi salah satu ujian penting.

Investasi dapat membawa lapangan kerja, aktivitas ekonomi dan penerimaan daerah.

Pada saat yang sama, proyek berskala besar membutuhkan pengawasan lingkungan, transparansi, partisipasi masyarakat dan kepastian manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.

Karena itu, indikator keberhasilannya kelak bukan hanya berapa besar investasi masuk, tetapi juga berapa besar nilai tambah yang dirasakan masyarakat Sumbawa.

𝗣𝗘𝗡𝗗𝗜𝗗𝗜𝗞𝗔𝗡: 𝗗𝗔𝗥𝗜 𝗞𝗔𝗥𝗧𝗨 𝗦𝗨𝗠𝗕𝗔𝗪𝗔 𝗣𝗜𝗡𝗧𝗔𝗥 𝗛𝗜𝗡𝗚𝗚𝗔 𝗦𝗘𝗞𝗢𝗟𝗔𝗛 𝗣𝗘𝗟𝗢𝗦𝗢𝗞

Kartu Sumbawa Pintar menjadi salah satu program unggulan di bidang pendidikan.

Hingga Juni 2026, sebanyak 444 mahasiswa tercatat sebagai penerima manfaat program tersebut.

Namun pada September 2026, muncul gambaran lain mengenai tantangan pemerataan pendidikan.

Wakil Bupati Ansori meninjau SDN Karya Baru di Kecamatan Orong Telu dan menemukan keterbatasan sarana pendidikan.

Sekolah tersebut dilaporkan hanya memiliki dua ruang kelas dengan fasilitas yang sangat terbatas. Pemerintah kemudian menyerahkan bantuan sekitar Rp345 juta untuk pembangunan ruang kelas dan pengadaan bangku.

Dua fakta ini menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan memiliki dua sisi.

Di satu sisi, pemerintah memperluas akses pendidikan tinggi.

Di sisi lain, kebutuhan dasar pendidikan di wilayah terpencil masih membutuhkan intervensi.

Karena itu, kualitas pendidikan tidak cukup diukur dari jumlah beasiswa.

Ia juga berkaitan dengan kondisi sekolah, guru, akses geografis, fasilitas, kualitas pembelajaran dan keberlanjutan pendidikan.

𝗦𝗨𝗥𝗩𝗘𝗜 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗞: 𝗕𝗔𝗚𝗔𝗜𝗠𝗔𝗡𝗔 𝗠𝗔𝗦𝗬𝗔𝗥𝗔𝗞𝗔𝗧 𝗠𝗘𝗡𝗜𝗟𝗔𝗜?

Bagian ini penting karena rekam jejak pemerintahan tidak hanya dapat dilihat dari dokumen pemerintah.

Ada pula ukuran lain:

persepsi masyarakat.

Penelusuran menemukan setidaknya dua kelompok hasil penelitian/survei yang relevan.

Pertama, penelitian akademik mengenai kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Kedua, survei MY Institute yang secara khusus memotret persepsi masyarakat terhadap pemerintahan Jarot–Ansori.

𝗦𝗨𝗥𝗩𝗘𝗜 𝗔𝗞𝗔𝗗𝗘𝗠𝗜𝗞: 𝟴𝟬𝟬 𝗥𝗘𝗦𝗣𝗢𝗡𝗗𝗘𝗡

Penelitian berjudul “Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025” diterbitkan dalam Jurnal Tambora.

Penelitian tersebut menggunakan 800 responden dengan metode multistage random sampling di seluruh Kabupaten Sumbawa.

Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Importance and Performance Analysis.

Penelitian yang kemudian dipublikasikan dalam jurnal pada 2025 tersebut menemukan bahwa secara umum masyarakat memberikan penilaian relatif baik pada sektor pendidikan dan kesehatan, tetapi masih terdapat persoalan pada pemerataan infrastruktur, kualitas pelayanan tingkat kecamatan dan kabupaten, serta pengembangan ekonomi lokal dan pariwisata.

Dalam publikasi lanjutan tahun 2026, penelitian Joni Firmansyah dan Rachmat Wasqita kembali mencatat skor rata-rata 6,89 pada skala 10 dan menyebut infrastruktur, bantuan sosial serta komunikasi publik sebagai aspek yang membutuhkan perhatian berdasarkan analisis IPA.

Penelitian ini penting sebagai referensi akademik.

Namun ia perlu dibedakan dari survei politik atau survei elektabilitas.

Fokusnya adalah persepsi terhadap kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.

𝗠𝗬 𝗜𝗡𝗦𝗧𝗜𝗧𝗨𝗧𝗘: 𝟱𝟳,𝟮 𝗣𝗘𝗥𝗦𝗘𝗡 𝗠𝗘𝗡𝗬𝗔𝗧𝗔𝗞𝗔𝗡 𝗣𝗨𝗔𝗦

Temuan lain datang dari MY Institute, lembaga penelitian dan survei yang melakukan survei persepsi masyarakat terhadap pemerintahan daerah.

Survei dilakukan pada 10–28 Juni 2026 dengan 400 responden yang tersebar di wilayah Kabupaten Sumbawa.

Metodenya adalah multistage random sampling, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sekitar ±5 persen.

Wawancara dilakukan secara tatap muka dan dilengkapi quality control melalui spot check, verifikasi lokasi dan pemeriksaan data.

Hasilnya:

57,2 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Bupati dan Wakil Bupati.

Angka tersebut terdiri atas:

• 54,8 persen puas;

• 2,4 persen sangat puas;

• 42,8 persen tidak puas.

Jika dibandingkan dengan survei MY Institute pada Mei 2025, tingkat kepuasan yang dilaporkan turun dari 59,7 persen menjadi 57,2 persen, sedangkan ketidakpuasan meningkat dari 33,3 persen menjadi 42,8 persen.

Tetapi perubahan tersebut perlu dibaca bersama margin of error.

Dengan margin of error sekitar ±5 persen, selisih kepuasan 2,5 poin tidak cukup untuk dibaca sebagai perubahan besar secara statistik tanpa analisis lebih lanjut.

Yang lebih menarik adalah indikator lain.

𝗠𝗔𝗬𝗢𝗥𝗜𝗧𝗔𝗦 𝗥𝗘𝗦𝗣𝗢𝗡𝗗𝗘𝗡 𝗠𝗘𝗡𝗜𝗟𝗔𝗜 𝗣𝗘𝗠𝗕𝗔𝗡𝗚𝗨𝗡𝗔𝗡 “𝗦𝗔𝗠𝗔 𝗦𝗔𝗝𝗔”

Dalam survei MY Institute Juni 2026, 57 persen responden menyatakan pembangunan Kabupaten Sumbawa masih “sama saja”.

Sementara:

41,2 persen menilai pembangunan lebih baik.

1,8 persen menilai lebih buruk.

Angka tersebut tidak otomatis berarti masyarakat menilai pemerintahan gagal.

Jawaban “sama saja” dapat menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum merasakan perubahan yang cukup besar dalam kehidupan sehari-hari.

Dan di sinilah hasil survei menjadi relevan dengan data pembangunan.

Karena di satu sisi terdapat sejumlah program yang sudah berjalan.

Di sisi lain, masyarakat masih melihat persoalan seperti jalan, pemerataan pelayanan, lapangan kerja, air bersih dan kebutuhan dasar lainnya.

𝗣𝗥𝗢𝗚𝗥𝗔𝗠 𝗬𝗔𝗡𝗚 𝗕𝗘𝗟𝗨𝗠 𝗗𝗜𝗞𝗘𝗡𝗔𝗟 𝗟𝗨𝗔𝗦

Survei MY Institute juga memberikan temuan menarik mengenai Program Sumbawa Hijau Lestari.

Sebanyak 73,3 persen responden mengaku belum mengetahui program tersebut.

Hanya 26,7 persen yang menyatakan mengetahuinya.

Di antara mereka yang mengetahui program tersebut, 54,2 persen menilai pelaksanaannya belum berhasil dan 45,8 persen menilai berhasil.

Temuan ini tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan seluruh 12 program unggulan tidak dikenal masyarakat.

Namun ia memberikan pelajaran penting:

Program pemerintah membutuhkan dua hal sekaligus: pelaksanaan dan komunikasi publik.

Program yang berjalan tetapi tidak diketahui masyarakat akan sulit menghasilkan persepsi manfaat.

𝗣𝗘𝗠𝗘𝗥𝗜𝗡𝗧𝗔𝗛𝗔𝗡 𝟮𝟬𝟮𝟱: 𝗔𝗗𝗔 𝗝𝗨𝗚𝗔 𝗦𝗨𝗥𝗩𝗘𝗜 𝗣𝗢𝗦𝗜𝗧𝗜𝗙

Agar pembacaan tidak hanya mengambil satu sisi, terdapat pula survei Magna Selekta Institute yang dilakukan pada 2025.

Dalam rilis hasil survei yang dipublikasikan Desember 2025, Magna Selekta melaporkan kepuasan terhadap pemerintah daerah meningkat dari 49,4 persen pada Juni 2025 menjadi 66,8 persen pada November 2025.

Survei tersebut melibatkan 800 responden dan dilakukan dengan wawancara tatap muka menggunakan multistage random sampling.

Survei tersebut juga melaporkan skor rata-rata kinerja 6,89 dari skala 10.

Namun hasil survei Magna Selekta dan MY Institute tidak dapat dibandingkan secara sederhana seolah-olah merupakan satu seri survei yang identik.

Perbedaan lembaga, waktu pengumpulan data, instrumen, pertanyaan, metodologi dan konteks survei dapat memengaruhi hasil.

Karena itu, yang lebih aman adalah menjadikan keduanya sebagai potret persepsi publik pada waktu berbeda, bukan sebagai perlombaan angka.

𝗔𝗣𝗕𝗗 𝗣𝗘𝗥𝗨𝗕𝗔𝗛𝗔𝗡 𝟮𝟬𝟮𝟲: 𝗨𝗝𝗜𝗔𝗡 𝗜𝗠𝗣𝗟𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧𝗔𝗦𝗜

Pada September 2026, pemerintahan Jarot–Ansori memasuki fase penting melalui perubahan APBD 2026.

Dalam perubahan KUA-PPAS, pendapatan daerah naik sekitar Rp45,83 miliar, dari Rp1,89 triliun menjadi sekitar Rp1,94 triliun.

Sementara belanja daerah meningkat jauh lebih besar, sekitar Rp224,51 miliar, dari sekitar Rp1,92 triliun menjadi Rp2,14 triliun.

Pemerintah menyatakan perubahan anggaran diarahkan untuk menyelesaikan kegiatan sebelumnya, memenuhi kebutuhan belanja berjalan, kebutuhan mendesak, program prioritas dan belanja modal.

Delapan prioritas pembangunan yang menjadi dasar perubahan KUA-PPAS mencakup:

• peningkatan kualitas SDM;

• penguatan nilai budaya Sumbawa;

• tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik;

• infrastruktur dan konektivitas;

• lingkungan hidup serta mitigasi bencana;

• ekonomi inovatif, inklusif dan berkelanjutan;

• riset dan inovasi;

• percepatan penurunan kemiskinan.

Tetapi seperti selalu terjadi dalam pemerintahan daerah:

bertambahnya anggaran tidak otomatis berarti bertambahnya hasil pembangunan.

Yang perlu dilihat adalah realisasi, kualitas output, ketepatan sasaran dan manfaatnya.

𝗗𝗣𝗥𝗗 𝗠𝗨𝗟𝗔𝗜 𝗠𝗘𝗡𝗚𝗨𝗝𝗜 𝗣𝗘𝗟𝗔𝗞𝗦𝗔𝗡𝗔𝗔𝗡 𝗣𝗥𝗢𝗚𝗥𝗔𝗠

Memasuki September 2026, DPRD mulai memberikan sejumlah catatan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan perubahan APBD.

Fraksi Gerindra meminta pemerintah memfokuskan anggaran pada 12 program unggulan dan menuntaskannya sebelum masa jabatan berakhir.

Fraksi NasDem menyoroti pengawasan belanja, SILPA dan pentingnya perhatian terhadap irigasi pertanian.

Fraksi Demokrat–PPP Pembangunan menyoroti kerusakan jalan dan meminta peningkatan belanja modal untuk penanganannya.

Catatan tersebut adalah pandangan politik fraksi DPRD, bukan kesimpulan independen mengenai kinerja pemerintah.

Namun secara substantif, kritik tersebut menunjukkan bahwa DPRD mulai menggunakan program, anggaran dan capaian pembangunan sebagai bahan pengawasan.

𝗕𝗜𝗥𝗢𝗞𝗥𝗔𝗦𝗜 𝗗𝗔𝗡 𝗣𝗘𝗟𝗔𝗬𝗔𝗡𝗔𝗡 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗞

Evaluasi pemerintahan juga tidak berhenti pada proyek fisik.

Kinerja birokrasi menentukan apakah program pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat.

Dalam penelitian akademik mengenai persepsi publik terhadap Pemerintah Kabupaten Sumbawa, aspek pelayanan administrasi dan digitalisasi layanan mendapatkan penilaian positif, sementara infrastruktur, bantuan sosial dan komunikasi publik disebut membutuhkan perhatian berdasarkan analisis prioritas.

Pada saat yang sama, pemerintah juga melakukan sejumlah langkah pembenahan tata kelola dan evaluasi kinerja.

Artinya, agenda reformasi birokrasi belum dapat dianggap selesai.

Ia merupakan proses yang harus diukur dari kualitas pelayanan, kecepatan respons, transparansi, profesionalitas ASN dan kepuasan masyarakat.

𝗝𝗔𝗗𝗜, 𝗔𝗣𝗔 𝗬𝗔𝗡𝗚 𝗦𝗨𝗗𝗔𝗛 𝗧𝗘𝗥𝗟𝗜𝗛𝗔𝗧?

Jika seluruh data tersebut disusun secara kronologis, terdapat sejumlah jejak yang sudah cukup jelas.

Pertama, pemerintahan baru telah membentuk kerangka perencanaan melalui RPJMD 2025–2029.

Kedua, 12 program unggulan telah dimasukkan ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran.

Ketiga, penataan birokrasi telah dilakukan melalui mutasi 89 pejabat.

Keempat, pembangunan infrastruktur pertanian dan pengairan telah mendapatkan dukungan anggaran besar.

Kelima, Kartu Sumbawa Pintar telah menjangkau 444 mahasiswa hingga Juni 2026.

Keenam, terdapat dukungan terhadap industri lokal dan agenda investasi.

Ketujuh, perubahan APBD 2026 meningkatkan ruang belanja daerah.

Kedelapan, pemerintah mulai berhadapan dengan pengujian publik melalui DPRD dan survei persepsi masyarakat.

Semua itu merupakan jejak yang dapat didokumentasikan.

𝗟𝗔𝗟𝗨, 𝗔𝗣𝗔 𝗬𝗔𝗡𝗚 𝗠𝗔𝗦𝗜𝗛 𝗠𝗘𝗡𝗝𝗔𝗗𝗜 𝗣𝗘𝗞𝗘𝗥𝗝𝗔𝗔𝗡?

Di sisi lain, sejumlah indikator menunjukkan pekerjaan besar masih tersisa.

Target jalan mantap 80 persen belum tercapai.

Kemandirian fiskal masih menghadapi ketergantungan terhadap transfer.

Realisasi investasi hingga pertengahan 2026 masih jauh dari target tahunan.

Sejumlah kebutuhan pendidikan dasar di wilayah terpencil masih membutuhkan intervensi.

Sebagian program masih harus dibuktikan dampaknya, bukan hanya pelaksanaannya.

Komunikasi publik terhadap sebagian program juga masih menjadi persoalan dalam persepsi masyarakat.

Dan survei MY Institute menunjukkan bahwa meskipun 57,2 persen responden menyatakan puas, masih terdapat 42,8 persen yang menyatakan tidak puas.

Semua indikator tersebut merupakan bahan evaluasi, bukan vonis akhir.

𝗠𝗘𝗡𝗚𝗨𝗞𝗨𝗥 𝗣𝗘𝗠𝗘𝗥𝗜𝗡𝗧𝗔𝗛𝗔𝗡 𝗗𝗘𝗡𝗚𝗔𝗡 𝗟𝗢𝗚𝗜𝗞 𝗔𝗡𝗚𝗚𝗔𝗥𝗔𝗡 → 𝗢𝗨𝗧𝗣𝗨𝗧 → 𝗢𝗨𝗧𝗖𝗢𝗠𝗘

Ada satu hal penting yang dapat dipelajari dari seluruh penelusuran ini.

Pemerintahan tidak cukup diukur dari banyaknya program.

Hubungan yang harus dilihat adalah:

Anggaran → kegiatan → output → outcome → perubahan kehidupan masyarakat.

Membangun irigasi adalah output.

Tetapi meningkatnya indeks pertanaman dan pendapatan petani adalah outcome.

Membangun jalan adalah output.

Tetapi menurunnya biaya transportasi, meningkatnya mobilitas dan berkembangnya aktivitas ekonomi adalah outcome.

Memberikan beasiswa adalah output.

Tetapi meningkatnya akses pendidikan dan kualitas SDM adalah outcome.

Membentuk satgas adalah output kelembagaan.

Tetapi stabilnya harga dan meningkatnya perlindungan petani adalah outcome.

Di sinilah evaluasi pemerintahan menjadi lebih substantif.

𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗞 𝗣𝗘𝗥𝗟𝗨 𝗠𝗘𝗠𝗜𝗟𝗜𝗞𝗜 𝗕𝗔𝗦𝗘𝗟𝗜𝗡𝗘

Pada September 2026, pemerintahan Jarot–Ansori belum memasuki akhir masa jabatan.

Karena itu, belum tepat membuat kesimpulan akhir mengenai keberhasilan atau kegagalan pemerintahan.

Namun sekarang justru merupakan waktu yang tepat untuk membangun baseline evaluasi publik.

Masyarakat dapat memantau sedikitnya 12 indikator:

1. Jalan mantap menuju target 80 persen.

2. Pertumbuhan pendapatan daerah dan PAD.

3. Infrastruktur pengairan pertanian.

4. Produktivitas dan pendapatan petani.

5. Investasi dan industrialisasi produk lokal.

6. Perlindungan harga benih, pupuk, gabah dan jagung.

7. Perlindungan pekerja rentan.

8. Program insentif pemuka agama.

9. Pertumbuhan UMKM dan entrepreneur muda.

10. Kualitas lingkungan dan ruang publik.

11. Kinerja birokrasi dan pelayanan publik.

12. Pendidikan, kesehatan, gizi dan Kartu Sumbawa Pintar.

Jika indikator tersebut dipantau setiap tahun, masyarakat tidak perlu menunggu akhir masa jabatan untuk memahami arah pembangunan.

Publik dapat melihat sendiri:

mana yang meningkat,

mana yang stagnan,

dan mana yang masih membutuhkan percepatan.

𝗥𝗘𝗞𝗔𝗠 𝗝𝗘𝗝𝗔𝗞 𝗬𝗔𝗡𝗚 𝗠𝗔𝗦𝗜𝗛 𝗗𝗜𝗧𝗨𝗟𝗜𝗦

Hingga 26 September 2026, pemerintahan Jarot–Ansori telah berjalan sekitar satu tahun tujuh bulan.

Dalam periode tersebut, sejumlah program sudah memasuki tahap pelaksanaan.

Tetapi perjalanan pemerintahan masih panjang.

Target jalan 80 persen belum tercapai.

Kemandirian fiskal masih menjadi tantangan.

Investasi masih harus dikejar.

Infrastruktur dasar di sejumlah wilayah masih membutuhkan perhatian.

Dan persepsi publik menunjukkan gambaran yang beragam: terdapat masyarakat yang puas dan melihat arah pembangunan membaik, tetapi terdapat pula kelompok yang belum merasakan perubahan berarti.

Data MY Institute, misalnya, menunjukkan 57,2 persen responden menyatakan puas, tetapi 57 persen juga menilai kondisi pembangunan masih “sama saja”. Dua angka tersebut tidak harus dipertentangkan.

Keduanya justru menunjukkan bahwa kepuasan terhadap pemerintahan dan persepsi terhadap perubahan pembangunan merupakan dua hal yang berbeda.

Seseorang dapat menilai pelayanan pemerintah cukup baik, tetapi pada saat yang sama belum melihat perubahan besar pada kondisi jalan, lapangan kerja atau pembangunan di wilayahnya.

Karena itu, evaluasi pemerintahan perlu membaca banyak indikator sekaligus.

Pada akhirnya, rekam jejak pemerintahan tidak ditulis hanya oleh pidato kepala daerah.

Ia juga tidak ditentukan oleh pemberitaan yang memuji atau mengkritik.

Rekam jejak pemerintahan ditulis oleh:

data,

keputusan,

anggaran,

pembangunan,

pelayanan publik,

dan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Perjalanan Jarot–Ansori masih berlangsung.

Maka pertanyaan penting bagi Sumbawa bukan sekadar:

“Apa yang sudah dilakukan?”

Tetapi:

“Apa yang sudah berubah?”

Dan pertanyaan yang lebih penting untuk tahun-tahun berikutnya adalah:

“Apa yang harus dituntaskan sebelum lima tahun mandat pemerintahan berakhir?”

Desa Smart

Literasi, Informasi dan Edukasi Publik

𝗖𝗔𝗧𝗔𝗧𝗔𝗡 𝗣𝗘𝗡𝗨𝗟𝗜𝗦

Artikel ini merupakan penelusuran rekam jejak pemerintahan Kabupaten Sumbawa di bawah kepemimpinan Jarot–Ansori berdasarkan informasi yang dapat ditelusuri hingga 26 September 2026.

Data yang berasal dari pemerintah, BPK, KPU dan dokumen perencanaan disajikan sebagai data atau laporan dari lembaga tersebut.

Pendapat dan kritik DPRD disajikan sebagai pandangan fraksi atau anggota DPRD yang menyampaikannya, bukan sebagai kesimpulan independen.

Hasil survei juga tidak diposisikan sebagai kebenaran tunggal mengenai kinerja pemerintahan. Setiap survei memiliki metodologi, waktu pengumpulan data, ukuran sampel dan instrumen masing-masing.

Khusus WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2024, capaian tersebut tidak secara langsung dapat diklaim sebagai hasil pemerintahan Jarot–Ansori karena pemeriksaan tersebut menyangkut tahun anggaran sebelum mereka dilantik. Namun WTP tersebut merupakan bagian dari fondasi tata kelola keuangan yang kemudian harus dipertahankan oleh pemerintahan berikutnya.

Demikian pula program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelum Februari 2025 perlu dibaca secara proporsional ketika menentukan kontribusi pemerintahan baru.

Artikel ini tidak dimaksudkan untuk memberikan penilaian politik, melainkan menyajikan informasi agar masyarakat memiliki dasar yang lebih baik dalam membaca perkembangan pembangunan Kabupaten Sumbawa.

𝗦𝗨𝗠𝗕𝗘𝗥 𝗥𝗨𝗝𝗨𝗞𝗔𝗡

1. KPU Kabupaten Sumbawa — Keputusan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2024.

2. Pemerintah Kabupaten Sumbawa — Visi, Misi dan 12 Program Unggulan Pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Periode 2025–2030.

3. Pemerintah/Bapperida Kabupaten Sumbawa — Dokumen dan informasi RPJMD Kabupaten Sumbawa 2025–2029.

4. BPK RI Perwakilan NTB — Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2024.

5. Pemerintah Kabupaten Sumbawa/Bapperida — Perkembangan 12 Program Unggulan hingga Juni 2026.

6. RRI — Capaian program ketahanan air dan pertanian Kabupaten Sumbawa.

7. RRI — Kartu Sumbawa Pintar dan 444 mahasiswa penerima manfaat.

8. Pemerintah Kabupaten Sumbawa/DPMPTSP — Data realisasi investasi 2026.

9. Pemerintah Kabupaten Sumbawa/DPRD — Perubahan KUA-PPAS dan APBD 2026.

10. DPRD Kabupaten Sumbawa — Pandangan umum fraksi terhadap Perubahan APBD 2026.

11. Jurnal Tambora / Universitas Teknologi Sumbawa — Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025, Joni Firmansyah, Rachmat Wasqita dan Fenna Aksara.

12. Jurnal Kapita Selekta Administrasi Publik / Universitas Samawa — Analisis Persepsi Publik terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025.

13. MY Institute — Survei “Sumbawa Hijau Lestari serta Program Strategis Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Periode 2025–2030 dalam Persepsi Publik”, Juni 2026.

14. Magna Selekta Institute — Survei persepsi/kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun 2025.

15. Media daerah dan nasional — digunakan sebagai sumber pendukung untuk kronologi kegiatan pemerintahan dan perkembangan pembangunan yang disebutkan dalam artikel.