๐˜‹๐˜—๐˜™๐˜‹, ๐˜ฌ๐˜ฆ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ญ๐˜ข ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ข๐˜ฉ, ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ฏ ๐˜ณ๐˜ถ๐˜ข๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ฌ๐˜ฆ๐˜ฌ๐˜ถ๐˜ข๐˜ด๐˜ข๐˜ข๐˜ฏ ๐˜บ๐˜ข๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ฃ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ถ๐˜ฎ ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ข๐˜ช ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ข๐˜ต๐˜ถ๐˜ณ ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ถ๐˜ซ๐˜ถ ๐˜—๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ช๐˜ญ๐˜ถ ๐˜‹๐˜ข๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ข๐˜ฉ 2031โ€“2032.

Ada satu pertanyaan yang mungkin jauh lebih penting daripada sekadar kapan Pemilu Daerah digelar:

Jika Pemilu Nasional berlangsung pada 2029, tetapi Pemilu Daerah baru berlangsung paling cepat dua tahun setelahnya, siapa yang akan memegang mandat politik di daerah?

Pertanyaan ini bukan spekulasi. Ia muncul langsung dari konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024.

Mulai 2029, MK memisahkan Pemilu Nasionalโ€”Presiden/Wakil Presiden, DPR, dan DPDโ€”dari Pemilu Daerah yang memilih DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, serta wali kota/wakil wali kota.

Pemilu Daerah itu harus dilaksanakan dalam rentang paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun enam bulan sejak pelantikan DPR dan DPD atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden. Artinya, kalender politik Indonesia tidak lagi berhenti pada satu momentum besar setiap lima tahun. Akan ada dua momentum politik nasional dan daerah yang terpisah.

Masalahnya justru ada di antara dua momentum tersebut.

๐——๐—ฃ๐—ฅ๐—— ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฐ: ๐—Ÿ๐—œ๐— ๐—” ๐—ง๐—”๐—›๐—จ๐—ก ๐—”๐—ง๐—”๐—จ ๐—Ÿ๐—˜๐—•๐—œ๐—›?

Secara hukum yang berlaku sekarang, masa jabatan anggota DPRD provinsi adalah lima tahun dan berakhir ketika anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji. Ketentuan serupa berlaku bagi DPRD kabupaten/kota.

Karena anggota DPRD hasil Pemilu 2024 mulai menjabat pada 2024, secara normal masa jabatan mereka berakhir pada 2029, ketika anggota DPRD hasil pemilu berikutnya mengucapkan sumpah/janji.

Tetapi desain baru Pemilu membuat persoalannya menjadi berbeda.

Jika DPRD baru dipilih bersamaan dengan Pemilu Daerah pada sekitar 2031โ€“2032, maka muncul pertanyaan konstitusional yang tidak bisa dijawab hanya dengan mengatakan, โ€œmasa jabatannya lima tahunโ€.

Apa yang terjadi antara 2029 dan Pemilu Daerah?

Apakah anggota DPRD hasil Pemilu 2024 diperpanjang?

Apakah mereka berhenti pada 2029 dan digantikan dengan mekanisme lain?

Ataukah ada desain transisi yang sama sekali berbeda?

Di sinilah persoalannya menjadi serius.

MK sendiri tidak menetapkan bahwa DPRD hasil Pemilu 2024 otomatis diperpanjang sampai 2031 atau 2032. Mahkamah justru menyatakan bahwa pengaturan masa transisi merupakan kewenangan pembentuk undang-undang melalui norma peralihan atau transisional.

Jadi, angka 2031 bukanlah keputusan MK tentang perpanjangan masa jabatan DPRD.

Angka tersebut muncul dalam salah satu konstruksi yang diajukan Pemohon dalam perkara tersebut sebagai model transisi. Karena itu, tidak tepat jika konsep tersebut diperlakukan sebagai keputusan final yang sudah berlaku.

๐—ž๐—˜๐—ฃ๐—”๐—Ÿ๐—” ๐——๐—”๐—˜๐—ฅ๐—”๐—› ๐—Ÿ๐—˜๐—•๐—œ๐—› ๐—ฅ๐—จ๐— ๐—œ๐—ง

Persoalannya tidak berhenti pada DPRD.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan masa jabatan kepala daerah adalah lima tahun terhitung sejak pelantikan dan dapat dipilih kembali satu kali pada jabatan yang sama.

Kepala daerah hasil Pilkada 2024 pada umumnya mulai memasuki masa jabatan pada 2025. Dengan aturan lima tahun, secara normal masa jabatan tersebut akan mencapai batas sekitar 2030, bergantung pada tanggal pelantikan masing-masing.

Sementara itu, Pemilu Daerah menurut desain MK baru berlangsung setelah Pemilu Nasional 2029 dalam rentang dua sampai dua setengah tahun.

Maka muncul pertanyaan kedua:

Jika masa jabatan kepala daerah berakhir sebelum Pemilu Daerah berikutnya dilaksanakan, siapa yang menjalankan pemerintahan daerah?

Di sinilah kata โ€œtransisiโ€ menjadi sangat penting.

MK secara eksplisit menyebut masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada 27 November 2024 dan masa jabatan anggota DPRD hasil Pemilu 14 Februari 2024 sebagai persoalan yang harus ditata melalui norma peralihan. Mahkamah menyerahkan pengaturannya kepada pembentuk undang-undang.

Dengan kata lain, putusan MK telah mengubah arah kalender pemilu, tetapi tidak sekaligus memberikan seluruh resep mengenai siapa yang akan menduduki setiap jabatan selama masa peralihan.

Resep itu harus dibuat melalui perubahan atau pembentukan norma hukum.

๐——๐—œ ๐—ฆ๐—œ๐—ก๐—œ๐—Ÿ๐—”๐—› ๐—ž๐—˜๐—ž๐—จ๐—”๐—ฆ๐—”๐—”๐—ก ๐—•๐—˜๐—ฅ๐—ง๐—˜๐— ๐—จ ๐——๐—˜๐—ก๐—š๐—”๐—ก ๐—›๐—จ๐—ž๐—จ๐— 

Biasanya perdebatan pemilu berhenti pada pertanyaan: siapa yang mencalonkan diri, siapa yang didukung partai, dan siapa yang memperoleh suara terbanyak.

Namun desain Pemilu 2029โ€“2031/2032 membawa pertanyaan yang lebih mendasar:

Siapa yang masih memegang jabatan ketika pemilih belum diberi kesempatan memilih penggantinya?

Ini bukan sekadar persoalan administrasi.

DPRD mempunyai fungsi pembentukan perda, anggaran, dan pengawasan. Kepala daerah memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Karena itu, perubahan masa jabatan tidak hanya menyangkut kalender personal seorang pejabat. Ia menyangkut rantai legitimasi pemerintahan daerah.

Jika masa jabatan diperpanjang, harus ada dasar hukumnya.

Jika jabatan diakhiri sebelum pemilu daerah berikutnya, harus ada mekanisme pengisian.

Jika pejabat sementara digunakan, harus jelas kewenangan, batas kewenangan, dan pertanggungjawabannya.

Dan jika masa jabatan DPRD diperpanjang, harus jelas pula dasar konstitusional serta mekanisme transisinya.

Inilah sebabnya persoalan 2029 tidak cukup dibahas sebagai persoalan โ€œjadwal pemiluโ€.

๐— ๐—ž ๐—ฆ๐—จ๐——๐—”๐—› ๐— ๐—˜๐—ก๐—˜๐—š๐—”๐—ฆ๐—ž๐—”๐—ก ๐—•๐—”๐—ง๐—”๐—ฆ๐—ก๐—ฌ๐—”

Perkembangan hukum pada 2026 bahkan memperlihatkan bahwa persoalan ini belum boleh dianggap selesai.

Dalam Putusan Nomor 259/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan 12 Agustus 2026, MK kembali menegaskan bahwa pemaknaan dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 telah mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan pada 26 Juni 2025. Dengan demikian, pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah mulai 2029 tetap menjadi kerangka hukum yang harus diperhatikan.

Namun pada saat yang sama, sejumlah aturan teknis dan transisional masih membutuhkan penataan melalui pembentuk undang-undang.

KPU Provinsi NTB bahkan pernah menyampaikan bahwa Putusan 135/PUU-XXII/2024 tidak dapat diterapkan secara langsung tanpa perubahan undang-undang. Salah satu persoalan yang disebut adalah dilema masa jabatan DPR/DPRD apabila jadwal pemilu daerah tidak bertepatan dengan siklus lima tahunan yang selama ini berlaku.

Ini berarti ada dua fakta yang harus dibedakan.

Pertama, arah baru keserentakan pemilu sudah ditetapkan oleh MK.

Kedua, desain masa transisinya belum boleh dianggap selesai sebelum dituangkan dalam norma hukum yang berlaku.

๐——๐—”๐—ฅ๐—œ ๐—ฆ๐—œ๐—ก๐—œ ๐— ๐—จ๐—Ÿ๐—”๐—œ ๐— ๐—˜๐—ก๐—”๐—ฅ๐—œ๐—ž

Ada satu konsekuensi politik yang tidak boleh diabaikan.

Pemilu Nasional 2029 akan menghasilkan konfigurasi baru Presiden, DPR, dan DPD.

Setelah itu, Indonesia memasuki masa menuju Pemilu Daerah.

Dalam rentang tersebut, daerah tidak berada dalam ruang kosong. Pemerintahan harus tetap berjalan. APBD harus tetap dibahas dan diawasi. Peraturan daerah harus tetap dibuat. Pelayanan publik harus tetap berlangsung. Kebijakan pembangunan tidak mungkin menunggu sampai pemilu berikutnya.

Artinya, masa transisi bukan ruang tanpa kekuasaan.

Justru sebaliknya.

Masa transisi adalah periode ketika keputusan mengenai siapa yang tetap menjabat, siapa yang menggantikan, berapa lama masa jabatan berlangsung, dan bagaimana kewenangan dijalankan menjadi sangat menentukan.

Karena itu, publik berhak mengetahui sejak dini:

Siapa yang menyusun aturan transisi?

Apa dasar hukumnya?

Berapa lama masa jabatan yang ditetapkan?

Apakah semua daerah diperlakukan sama?

Bagaimana pengawasan terhadap pemerintahan daerah selama masa transisi?

Dan yang paling penting:

Apakah perubahan masa jabatan hanya diperlakukan sebagai kebutuhan teknis untuk menyelaraskan kalender pemilu, atau memiliki konsekuensi politik yang lebih luas terhadap keseimbangan kekuasaan di daerah?

Pertanyaan terakhir tidak perlu dijawab dengan prasangka.

Justru jawabannya harus dicari melalui dokumen hukum, proses legislasi, norma peralihan, dan keputusan resmi yang nantinya dibuat.

๐——๐—”๐—ก ๐——๐—œ ๐—ฆ๐—œ๐—ก๐—œ ๐—ฃ๐—จ๐—•๐—Ÿ๐—œ๐—ž ๐—ฃ๐—˜๐—ฅ๐—Ÿ๐—จ ๐— ๐—˜๐—ก๐—š๐—”๐—ช๐—”๐—ฆ๐—œ

Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah memiliki alasan konstitusional yang dijelaskan MK: mengurangi beban pemilih, memberi ruang lebih jelas bagi isu nasional dan daerah, serta memungkinkan masyarakat mengevaluasi pemerintahan nasional sebelum memasuki pemilu daerah.

Tetapi setiap perubahan desain demokrasi selalu membawa konsekuensi.

Dalam kasus ini, konsekuensi paling nyata berada pada masa jabatan.

DPRD hasil Pemilu 2024 memiliki mandat lima tahun berdasarkan aturan yang berlaku.

Kepala daerah hasil Pilkada 2024 juga memiliki masa jabatan lima tahun sejak pelantikan.

Sementara Pemilu Daerah pertama dalam desain baru berada pada rentang waktu setelah Pemilu Nasional 2029.

Di antara ketiga titik waktu itulah pekerjaan hukum terbesar berada.

Bukan sekadar menentukan kapan rakyat mencoblos, tetapi menentukan siapa yang sah menjalankan kekuasaan sebelum rakyat kembali memilih.

Dan justru karena menyangkut kekuasaan, aturan transisi tidak boleh menjadi bagian yang hanya diketahui oleh pembentuk undang-undang.

Ia harus menjadi pengetahuan publik.

Sebab demokrasi bukan hanya tentang siapa yang dipilih.

Demokrasi juga tentang siapa yang tetap menjabat, berdasarkan aturan apa, sampai kapan, dan dengan mandat dari siapa.

๐—–๐—”๐—ง๐—”๐—ง๐—”๐—ก ๐—ฅ๐—˜๐——๐—”๐—ž๐—ฆ๐—œ DESA SMART

Tulisan ini merupakan kajian literasi publik mengenai konsekuensi hukum dan kelembagaan dari perubahan desain keserentakan pemilu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. Pertanyaan mengenai masa jabatan dan masa transisi disajikan sebagai persoalan yang perlu dijawab melalui pembentukan norma hukum, bukan sebagai kesimpulan bahwa telah terjadi perpanjangan atau pergantian jabatan tertentu.

๐—ฆ๐—จ๐— ๐—•๐—˜๐—ฅ ๐—ฅ๐—จ๐—๐—จ๐—ž๐—”๐—ก

โ€ข Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, 26 Juni 2025.

โ€ข Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 259/PUU-XXIV/2026, 12 Agustus 2026.

โ€ข Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

โ€ข JDIH KPU, dokumen Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024.

โ€ข KPU Provinsi NTB, โ€œPutusan MK Belum Bisa Diterapkan, Hilman Dorong Publik Berikan Masukan Positifโ€, 28 September 2025