Solusi Masalah Desa di Kawasan Hutan

Berbasis Data Spasial & Kepastian Hukum

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mendorong terwujudnya satu data desa yang terkonsolidasi melalui sinkronisasi data spasial yang akurat guna menyelesaikan sengketa status lahan dan konflik batas desa yang bersinggungan dengan kawasan hutan. Dengan demikian, keberadaan data tersebut dapat menjadi acuan tunggal bagi seluruh pemangku kepentingan.

— Pernyataan dalam Rapat Kerja DPR RI, Januari 2026

Masalah Utama

Ketidakjelasan status lahan
Konflik batas desa
Kendala pembangunan
Kriminalisasi masyarakat

Pendekatan Terpadu

Satu Data Desa Spasial
Sinkronisasi antar lembaga
PPTPKH & TORA
Perhutanan Sosial

Tujuan / Outcome

Kepastian hukum
Penyelesaian konflik
Pembangunan berkelanjutan
Kelestarian hutan

Dashboard Aplikasi GeoDesa

Konsep Dashboard

Visualisasi data desa dan peta spasial.

Implementasi Sistem

Dashboard GeoDesa yang digunakan secara operasional.